Reshuffle Jilid II, Menteri Investasi Bakal Jadi Rebutan Parpol

loading...
Reshuffle Jilid II, Menteri Investasi Bakal Jadi Rebutan Parpol
Rencana reshuffle kabinet yang dicetuskan Presiden Jokowi diperkirakan Direktur Lima Ray Rangkuti bakal menimbulkan kegaduhan politik. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat setelah usulan Presiden Jokowi untuk menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR. Berbagai spekulasi pun berkembang soal isu dua pos kementerian tersebut.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai peleburan Kemenristek dan Kemendikbud menandakan dua hal. Pertama, lemahnya komitmen Jokowi pada pengembangan riset dan teknologi. Sebab peleburan dalam satu badan akan menghambat upaya menjadikan riset sebagai garda depan keputusan pengambilan kebijakan. "Dan dengan sendirinya, dana dan fokus riset juga akan berubah," tutur Ray saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Kalau Nadiem Dicopot, PAN Berpeluang Masuk Kabinet Jokowi

Kedua, kata Ray, betapa investasi jauh lebih utama dari pada pengembangan keilmuwan berbasis riset. Dia menilai, jika kepedulian Jokowi kuat pada pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan hasil karya bangsa sendiri, kementerian riset itu mestinya tetap dipertahankan.

"Jika ada kementerian yang perlu dilikuidasi, kementerian penerangan (Kominfo) mungkin lebih tepat dan pas. Pada praktiknya, kementerian ini juga pernah ditiadakan oleh presiden Gus Dur," ujarnya.



Baca juga: 5 Hal Penting soal Plastik yang akan Kamu Temui kalau Nonton "Pulau Plastik"

Lebih lanjut Ray melihat, dari dua pos kementerian yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dirombak, Menteri Investasi yang berpotensi menjadi rebutan partai politik. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan dapat mengundang persaingan di internal koalisi yang bisa berujung pada kegaduhan politik.

'Menempatkan profesional menjabat di posisi menterinya, belum tentu jadi solusi. Mengingat betapa strategis posisi ini bagi pengelolaan keuangan negara, ada kemungkinan jabatan ini akan tetap jadi rebutan parpol," kata mantan aktivis 98 itu.
(muh)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top