Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Izin Umrah Awal Ramadhan
Senin, 12 April 2021 - 15:39 WIB
loading...
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti ketika membahas agenda pertemuan Menag dengan Dubes Saudi dalam pekan ini di DPD. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memberi izin untuk pelaksanaan umrah di awal Ramadhan. Syaratnya, calon jamaah telah dua kali menjalani vaksinasi Covid-19.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti merespons kabar itu. Dia meminta pemerintah memberi kepastian pelaksanaan umrah, termasuk Ibadah Haji 2021.
La Nyalla yang juga senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengkonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada tahun 2020. Kementerian Agama harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat," katanya, Senin (12/4/2021).
Menurut La Nyalla, Kementerian Agama harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya kepastian haji dan umrah.
"Oleh karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat menjadi tenang," katanya.Baca juga: Umrah Saat Ramadhan Tanpa Izin, Denda Rp39 Juta Menanti Pelanggar
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calon haji yang ditetapkan WHO.
"Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan oleh WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat," katanya.Baca juga: Kemenag Tegaskan Syarat Umrah Harus Vaksin Tersertifikasi WHO
La Nyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah clear dan deal dengan pemerintah Arab Saudi. "Insya Allah segera, saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umroh bagi Indonesia," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti merespons kabar itu. Dia meminta pemerintah memberi kepastian pelaksanaan umrah, termasuk Ibadah Haji 2021.
La Nyalla yang juga senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengkonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada tahun 2020. Kementerian Agama harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat," katanya, Senin (12/4/2021).
Menurut La Nyalla, Kementerian Agama harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya kepastian haji dan umrah.
"Oleh karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat menjadi tenang," katanya.Baca juga: Umrah Saat Ramadhan Tanpa Izin, Denda Rp39 Juta Menanti Pelanggar
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calon haji yang ditetapkan WHO.
"Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan oleh WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat," katanya.Baca juga: Kemenag Tegaskan Syarat Umrah Harus Vaksin Tersertifikasi WHO
La Nyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah clear dan deal dengan pemerintah Arab Saudi. "Insya Allah segera, saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umroh bagi Indonesia," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.
(dam)
Lihat Juga :
