Fenomena Komputasi di Negara Demokrasi, Pengamat: Untuk Manipulasi Informasi
Jum'at, 09 April 2021 - 06:13 WIB
loading...
Kehadiran internet dan media sosial (medsos) dalam satu dekade terakhir telah berkembang begitu pesat. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran internet dan media sosial (medsos) dalam satu dekade terakhir telah berkembang begitu pesat. Meski memberikan ruang komunikasi yang begitu besar, pemanfaatan internet dan medsos juga memicu dampak negatif. Tak terkecuali bagi tatanan kehidupan negara.
Baca juga: Ada Potensi Manipulasi Data, PPDB Zonasi 2021 Perlu Diperketat
Pengamat komunikasi publik Sony Subrata menyebut penggunaan teknologi internet dan platform media sosial sekarang ini bisa menimbulkan masalah yang sangat serius bagi tatanan demokrasi sebuah negara apabila salah dalam penggunaannya. Namun di sisi lain, juga bisa memiliki dampak positif jika digunakan dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kecam Macron, Romo Benny: Jangan Manipulasi Kebebasan Berekspresi untuk Hina Agama
Ia pun mengaitkan liku-liku pemanfaatan ruang digital dengan propaganda komputasional dalam kegiatan elektoral yang terjadi di negara seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Inggris. Hal itu merujuk pada buku Tarung Digital, Propaganda Komputasional di Berbagai Negara karya Agus Sudibyo.
Baca juga: Oknum ASN DLH Bandung Barat Diduga Manipulasi Data TKK
"Propaganda komputasional telah menjadi sebuah fenomena global. Propaganda yang membenarkan muslihat, manipulasi, dan penyebaran kebencian itu telah terjadi di berbagai negara. Oleh karenanya, propaganda komputasional saat ini perlu diwaspadai keberadaannya di Indonesia," ujar Sony dalam rilisnya yang diterima SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Lebih lanjut Sony menilai, saat ini perlu membangun kewaspadaan publik terhadap praktik propaganda komputasional yang lazimnya mengiringi momentum pemilihan umum atau suksesi kepemimpinan.
Dengan demikian kata dia, masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap segala rupa informasi yang beredar di ranah digital atau medsos, serta lebih rasional dan penuh perhitungan dalam menentukan pilihan politik.
"Hal yang tak kalah penting, kita juga mesti berusaha menghindarkan pengguna internet dari keadaan-keadaan yang merugikan atau membahayakan kehidupan bersama maupun pribadi. Maka, faktor kuncinya adalah memahami sejauh mana kita dapat melakukan gerakan literasi untuk mendorong publik mengetahui lebih banyak tentang dunia digital," sambungnya.
Ia berharap, pemanfaatan ataupun penyalahgunaan platform medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, perlu menjadi perhatian penting pemerintah. Hal itu ditujukan agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari jeratan hal-hal negatif saat menggunakan medsos.
"Walaupun banyak informasi positif yang bisa disebarkan melalui kanal-kanal media sosial tersebut, informasi yang setengah benar, informasi benar yang dicampur dengan yang tidak benar ataupun informasi yang sama sekali tidak benar, juga dengan mudah dan cepat dapat disebarkan melalui kanal-kanal yang sama, maka pemerintah perlu terjun lewat edukasi, sosialisasi, agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari hal-hal negatif," tandasnya.
Baca juga: Ada Potensi Manipulasi Data, PPDB Zonasi 2021 Perlu Diperketat
Pengamat komunikasi publik Sony Subrata menyebut penggunaan teknologi internet dan platform media sosial sekarang ini bisa menimbulkan masalah yang sangat serius bagi tatanan demokrasi sebuah negara apabila salah dalam penggunaannya. Namun di sisi lain, juga bisa memiliki dampak positif jika digunakan dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kecam Macron, Romo Benny: Jangan Manipulasi Kebebasan Berekspresi untuk Hina Agama
Ia pun mengaitkan liku-liku pemanfaatan ruang digital dengan propaganda komputasional dalam kegiatan elektoral yang terjadi di negara seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Inggris. Hal itu merujuk pada buku Tarung Digital, Propaganda Komputasional di Berbagai Negara karya Agus Sudibyo.
Baca juga: Oknum ASN DLH Bandung Barat Diduga Manipulasi Data TKK
"Propaganda komputasional telah menjadi sebuah fenomena global. Propaganda yang membenarkan muslihat, manipulasi, dan penyebaran kebencian itu telah terjadi di berbagai negara. Oleh karenanya, propaganda komputasional saat ini perlu diwaspadai keberadaannya di Indonesia," ujar Sony dalam rilisnya yang diterima SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Lebih lanjut Sony menilai, saat ini perlu membangun kewaspadaan publik terhadap praktik propaganda komputasional yang lazimnya mengiringi momentum pemilihan umum atau suksesi kepemimpinan.
Dengan demikian kata dia, masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap segala rupa informasi yang beredar di ranah digital atau medsos, serta lebih rasional dan penuh perhitungan dalam menentukan pilihan politik.
"Hal yang tak kalah penting, kita juga mesti berusaha menghindarkan pengguna internet dari keadaan-keadaan yang merugikan atau membahayakan kehidupan bersama maupun pribadi. Maka, faktor kuncinya adalah memahami sejauh mana kita dapat melakukan gerakan literasi untuk mendorong publik mengetahui lebih banyak tentang dunia digital," sambungnya.
Ia berharap, pemanfaatan ataupun penyalahgunaan platform medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, perlu menjadi perhatian penting pemerintah. Hal itu ditujukan agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari jeratan hal-hal negatif saat menggunakan medsos.
"Walaupun banyak informasi positif yang bisa disebarkan melalui kanal-kanal media sosial tersebut, informasi yang setengah benar, informasi benar yang dicampur dengan yang tidak benar ataupun informasi yang sama sekali tidak benar, juga dengan mudah dan cepat dapat disebarkan melalui kanal-kanal yang sama, maka pemerintah perlu terjun lewat edukasi, sosialisasi, agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari hal-hal negatif," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
