Setelah ke PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Nasdem
Kamis, 08 April 2021 - 22:22 WIB
loading...
Fraksi Partai Nasdem DPR RI telah menerima kunjungan Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Foto/Rico Simanjuntak/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR RI telah menerima kunjungan Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya ( FPBNJ ) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Sebelumnya, FPBNJ mengadu ke Fraksi PDIP DPR RI.
Fraksi Partai Nasdem dalam audiensi itu mendengarkan keluhan dari pihak FPBNJ tekait pemotongan dana pensiunan yang mencapai hingga 74%. Legislator Partai Nasdem, Nyat Kadir mengaku tidak menyangka bahwa dana pensiun BUMN yang sedianya dapat dinikmati di hari tua, kini harus bersusah payah untuk bertahan hidup. Baca juga: Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Fraksi PDIP
“Tadi FPBNJ melaporkan hitungan dana pensiun masa dari sejuta, setelah restrukturisasi bisa jadi 200 ribu mau beli apa? Untuk swab antigen aja mereka tidak bisa,” katanya.
Maka itu Fraksi Nasdem pun meminta kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jiwasraya, nasabah dan stakeholder. Hal ini dilakukan guna mencari solusi terkait polemik permasalahan yang terjadi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Nasabah dari FPBNJ hingga triliunan rupiah.
”Kita akan sampaikan kepada Ketua Komisi VI DPR RI untuk diadakan RDP Kembali dengan Jiwasraya dan stakeholder serta nasabah agar dapat mencari solusi dan untuk meredam gejolak-gejolak sosial," jelasnya.
Ketua Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya, Syahrul Tahir mengusulkan kepada fraksi Partai Nasdem agar tenggat waktu penerapan persetujuan restrukturisasi polis pensiunan dapat diundur, serta polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi. “Untuk memastikan Program Restrukturisasi Polis Anuitas Pensiunan BUMN ini dapat terlaksana sepenuhnya didukung oleh masing-masing BUMN dan tidak ada risiko finansial yang berlebihan yang dibebankan kepada peserta pensiunan,” papar Syahrul.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan pihaknya akan mempelajari data-data yang masuk di Jiwasraya terutama dana pensiun para pegawai BUMN tersebut. Pihaknya juga akan mendalami perihal adanya dana pensiun nasabah Jiwasraya yang dipangkas tersebut dalam rapat bersama Komisi VI. Baca juga: Soal Sita Aset Kasus Jiwasraya, Pakar Minta Perlu Dilakukan dengan Cermat
"Tidak boleh melakukan haircut terhadap dana pensiun, ini akan kami dalami dengan Jiwasraya dan BUMN pada masa sidang selanjutnya. Jangan dipotong dong dana pensiun, itu tidak manusiawi," ujar Martin Manurung.
Fraksi Partai Nasdem dalam audiensi itu mendengarkan keluhan dari pihak FPBNJ tekait pemotongan dana pensiunan yang mencapai hingga 74%. Legislator Partai Nasdem, Nyat Kadir mengaku tidak menyangka bahwa dana pensiun BUMN yang sedianya dapat dinikmati di hari tua, kini harus bersusah payah untuk bertahan hidup. Baca juga: Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Fraksi PDIP
“Tadi FPBNJ melaporkan hitungan dana pensiun masa dari sejuta, setelah restrukturisasi bisa jadi 200 ribu mau beli apa? Untuk swab antigen aja mereka tidak bisa,” katanya.
Maka itu Fraksi Nasdem pun meminta kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jiwasraya, nasabah dan stakeholder. Hal ini dilakukan guna mencari solusi terkait polemik permasalahan yang terjadi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Nasabah dari FPBNJ hingga triliunan rupiah.
”Kita akan sampaikan kepada Ketua Komisi VI DPR RI untuk diadakan RDP Kembali dengan Jiwasraya dan stakeholder serta nasabah agar dapat mencari solusi dan untuk meredam gejolak-gejolak sosial," jelasnya.
Ketua Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya, Syahrul Tahir mengusulkan kepada fraksi Partai Nasdem agar tenggat waktu penerapan persetujuan restrukturisasi polis pensiunan dapat diundur, serta polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi. “Untuk memastikan Program Restrukturisasi Polis Anuitas Pensiunan BUMN ini dapat terlaksana sepenuhnya didukung oleh masing-masing BUMN dan tidak ada risiko finansial yang berlebihan yang dibebankan kepada peserta pensiunan,” papar Syahrul.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan pihaknya akan mempelajari data-data yang masuk di Jiwasraya terutama dana pensiun para pegawai BUMN tersebut. Pihaknya juga akan mendalami perihal adanya dana pensiun nasabah Jiwasraya yang dipangkas tersebut dalam rapat bersama Komisi VI. Baca juga: Soal Sita Aset Kasus Jiwasraya, Pakar Minta Perlu Dilakukan dengan Cermat
"Tidak boleh melakukan haircut terhadap dana pensiun, ini akan kami dalami dengan Jiwasraya dan BUMN pada masa sidang selanjutnya. Jangan dipotong dong dana pensiun, itu tidak manusiawi," ujar Martin Manurung.
(kri)
Lihat Juga :
