Pengamat Harap Penerapan TKDN Jangan Hanya Lips Service
Kamis, 01 April 2021 - 19:30 WIB
loading...
Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Unhas Makassar Mursalim Nohong menilai ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan untuk kemajuan bangsa ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Universitas Hasanudin Makassar Mursalim Nohong menilai ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan bernada ancaman tentu arahnya untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini.
Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Ganjar Pranowo Cek Sentra Vaksinasi di PRPP Jateng
Diketahui, Erick Thohir meminta para direksi dan komisaris perusahaan plat merah untuk menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Salah satu poin kinerja atau key performance index (KPI) akan diukur dari pelaksanaan TKDN yang akan menjadi penentu karir direksi dan komisaris akan diberhentikan atau tetap dipertahankan. Jika tidak terlaksana tentu saja terancam akan dipecat.
Baca juga: Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN
Untuk penilain TKDN, Kementerian BUMN menggaet PT Surveyor Indonesia untuk mengukur pelaporan TKDN sehingga suatu BUMN tidak bisa asal dalam membuat laporan.
Mursalim Nohong menilai, seharusnya pernyataan Erick Thohir tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi setiap manajemen perusahaan BUMN untuk bekerja sesuai dengan target dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan bersama.
Mursalim menambahkan, perintah terkait dengan TKDN itu adalah perintah peraturan perundang-undangan. Baca juga: Erick Thohir dan Menpora Bahas Persiapan Venue Piala Dunia Basket 2023
"Harus dipahami bahwa perusahaan BUMN itu adalah regulated firm. Artinya perusahaan yang dalam operasionalnya harus senantiasa dalam kontrol peraturan perundang-undangan apalagi di bawah menteri Erick Thohir perusahaan BUMN diminta untuk menjadi peletak dasar dari transformasi yang sedang dan akan dilakukan,” Ujar Mursalim, Kamis (1/4/2021).
Lebih lanjut Mursalim mengatakan bahwankeputusan untuk menggandeng PT. Surveyor Indonesia sebagai lembaga yang nantinya akan melakukan verifikasi atas kebenaran kandungan merupakan perintah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006.
"Pertimbangannya karena lembaga tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi untuk bidang pekerjaan yang dimaksud. Dengan begitu maka efektivitas pekerjaan akan terwujud," tuturnya.
Dirinya berharap, penerapan TKDN ini jangan sampai hanya menjadi sebuah lips service semata. Kata dia, jika semua aktivitas program dan proyek yang dilaksanakan selama ini tunduk dan patuh, tentu perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat lagi dan multiplier effectnya akan semakin besar.
"Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan tentu juga harus diterapkan secara efektif bukan hanya pimpinan puncaknya tetapi seluruh pihak yang ikut andil didalamnya," ucap Mursalim.
Sekadar diketahui sebelumnya, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pelaksanaan TKDN di dalam bisnis perusahaan bisa menjadi penentu keberlanjutan masa jabatan direksi dan komisaris di BUMN.
"Kalau enggak mencapai TKDN mereka KPI-nya enggak tercapai. Dan membuat mereka dipertimbangkan untuk diteruskan, atau tidak diteruskan (dicopot) sebagai pengelola BUMN," kata Arya.
Pelaksanaan TKDN di jajaran direksi sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Dalam Pasal 8 beleid tersebut menyebutkan, direksi membentuk tim TKDN guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
"Enggak lama setelah Pak Erick dilantik, sekitar 2 bulan langsung keluar peraturan ini. Bahkan di sana ditentukan direksi harus membentuk tim tingkat TKDN," ujar Arya.
Arya berpendapat bahwa aturan tersebut pun semakin menegaskan komitmen BUMN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berasal dari dalam negeri.
Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Ganjar Pranowo Cek Sentra Vaksinasi di PRPP Jateng
Diketahui, Erick Thohir meminta para direksi dan komisaris perusahaan plat merah untuk menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Salah satu poin kinerja atau key performance index (KPI) akan diukur dari pelaksanaan TKDN yang akan menjadi penentu karir direksi dan komisaris akan diberhentikan atau tetap dipertahankan. Jika tidak terlaksana tentu saja terancam akan dipecat.
Baca juga: Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN
Untuk penilain TKDN, Kementerian BUMN menggaet PT Surveyor Indonesia untuk mengukur pelaporan TKDN sehingga suatu BUMN tidak bisa asal dalam membuat laporan.
Mursalim Nohong menilai, seharusnya pernyataan Erick Thohir tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi setiap manajemen perusahaan BUMN untuk bekerja sesuai dengan target dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan bersama.
Mursalim menambahkan, perintah terkait dengan TKDN itu adalah perintah peraturan perundang-undangan. Baca juga: Erick Thohir dan Menpora Bahas Persiapan Venue Piala Dunia Basket 2023
"Harus dipahami bahwa perusahaan BUMN itu adalah regulated firm. Artinya perusahaan yang dalam operasionalnya harus senantiasa dalam kontrol peraturan perundang-undangan apalagi di bawah menteri Erick Thohir perusahaan BUMN diminta untuk menjadi peletak dasar dari transformasi yang sedang dan akan dilakukan,” Ujar Mursalim, Kamis (1/4/2021).
Lebih lanjut Mursalim mengatakan bahwankeputusan untuk menggandeng PT. Surveyor Indonesia sebagai lembaga yang nantinya akan melakukan verifikasi atas kebenaran kandungan merupakan perintah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006.
"Pertimbangannya karena lembaga tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi untuk bidang pekerjaan yang dimaksud. Dengan begitu maka efektivitas pekerjaan akan terwujud," tuturnya.
Dirinya berharap, penerapan TKDN ini jangan sampai hanya menjadi sebuah lips service semata. Kata dia, jika semua aktivitas program dan proyek yang dilaksanakan selama ini tunduk dan patuh, tentu perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat lagi dan multiplier effectnya akan semakin besar.
"Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan tentu juga harus diterapkan secara efektif bukan hanya pimpinan puncaknya tetapi seluruh pihak yang ikut andil didalamnya," ucap Mursalim.
Sekadar diketahui sebelumnya, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pelaksanaan TKDN di dalam bisnis perusahaan bisa menjadi penentu keberlanjutan masa jabatan direksi dan komisaris di BUMN.
"Kalau enggak mencapai TKDN mereka KPI-nya enggak tercapai. Dan membuat mereka dipertimbangkan untuk diteruskan, atau tidak diteruskan (dicopot) sebagai pengelola BUMN," kata Arya.
Pelaksanaan TKDN di jajaran direksi sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Dalam Pasal 8 beleid tersebut menyebutkan, direksi membentuk tim TKDN guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
"Enggak lama setelah Pak Erick dilantik, sekitar 2 bulan langsung keluar peraturan ini. Bahkan di sana ditentukan direksi harus membentuk tim tingkat TKDN," ujar Arya.
Arya berpendapat bahwa aturan tersebut pun semakin menegaskan komitmen BUMN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berasal dari dalam negeri.
(maf)
