Minim Dukungan Tokoh dan Publik, Strategi Politik Moeldoko Salah Langkah

Selasa, 30 Maret 2021 - 10:04 WIB
loading...
Minim Dukungan Tokoh...
Hampir sebulan pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat hilang dari peredaran. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Hampir sebulan pasca Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang , Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat hilang dari peredaran. Moeldoko akhirnya keluar dengan pernyataan yang mengejutkan yang menyatakan kesediaan dirinya dipinang menjadi Ketua Umum lantaran di internal Partai Demokrat saat ini terjadi pergeseran arus demokrasi dan pertentangan ideologi partai.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam menengarai hilangnya Moeldoko dari peredaran sebagai indikasi kepanikan, jatuhnya moral politik dan juga terpuruknya kepercayaan diri yang bersangkutan. Baca juga: Sindir Moeldoko, Politikus Demokrat Andi Arief Cuit soal Fidel Castro

"Upaya Moeldoko bersembunyi dari sorotan publik belakangan ini merupakan strategi menghindar dan melarikan diri dari kemarahan dan kekecewaan publik," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (30/3/2021).

Sebab, lanjut Umam, manuver politik Moeldoko hampir tidak mendapatkan dukungan moral dan politik dari elemen manapun. "Jika kita cek perkembangan dinamika pemberitaan dan percakapan publik, meskipun ada indikasi mobilisasi buzzers untuk mensupport manuver politik Moeldoko. Tapi hampir semua simpul-simpul kekuatan politik, masyarakat sipil (civil society), termasuk para purnawirawan TNI, tidak ada yang mendukung langkah politik Moeldoko," jelas Umam.

Alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland itu juga mengaku mendengar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan menolak mendukung manuver Meoldoko. Hal itu, kata Umam, dikonfirmasi oleh klarifikasi Sekjen PDIP Hasto Krisdianto yang menyatakan bahwa Megawati tidak pernah menemui Moeldoko.

"Jadi, memang sejak awal, pilihan sikap dan strategi politik Moeldoko sudah salah. Ambisinya yang besar mengalahkan rasionalitas dalam berpolitik," tandasnya.

Sehingga, lanjut Umam, wajar jika banyak elemen-elemen politik yang mencoba menjaga jarak bahwa para purnawirawan TNI juga banyak yang dikabarkan kecewa berat dengan pilihan langkah politik Moeldoko itu. Dia melihat tak sedikit para purnawirawan militer yang menilai bahwa manuver politik Moeldoko itu tidak menunjukkan watak keperwiraan yang patut diteladani oleh para perwira muda dalam berjuang dalam ruang kompetisi yang fair.

"Begitu juga dengan mayoritas pegiat demokrasi yang juga menganggap manuver Moeldoko sebagai ancaman riil terhadap proses regenerasi kepemimpinan di internal partai-partai politik nasional," ucap Dosen Universitas Paramadina itu.

Karena itu, Umam menyarankan Moeldoko sebaiknya menimbang ulang atas langkah-langkah politiknya. Secara legal formal, yang bisa memenangkan Moeldoko hanyalah keajaiban yang diwujudkan melalui dukungan politik pemerintah lewat keputusan Kemenkumham. Baca juga: Moeldoko Mengaku Selalu Lantang Bicara Keberagaman

"Tapi ini sudah menjadi sorotan dunia. Pemerintah atau Kemenkumham harusnya paham betul akan tantangan demokrasi ini. Karena itu, Meoldoko sebaiknya mundur teratur dan ambil langkah ksatria sebelum berhadapan dengan realitas politik yang keras di depan mata," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY: Oposisi Harus Konstruktif,...
AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Demokrat Serahkan Urusan...
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Partai Demokrat Ancam...
Partai Demokrat Ancam Gugat Trump Terkait Perang Iran
Perkuat Akar Rumput,...
Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya
Rekomendasi
Jepang Gunakan Polisi...
Jepang Gunakan Polisi Wanita Berbasis AI untuk Memerangi Penipuan Identitas
Tidak Semua Yoghurt...
Tidak Semua Yoghurt Sehat, Salah Pilih Bisa Bikin Gula Darah Naik
Prabowo Respons Usulan...
Prabowo Respons Usulan Tambahan Beasiswa Doktor bagi Dosen: Akan Kita Tindak Lanjuti
Berita Terkini
5 Peserta Program SPPI...
5 Peserta Program SPPI Meninggal saat Latsarmil, Feri Amsari: Negara Salahi Prinsip Administrasi
Titi Anggraini Soroti...
Titi Anggraini Soroti Naskah Akademik RUU Pemilu Tak Kunjung Diterbitkan
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Feri Amsari: Sah, Cuma Nggak Tahu Diri Saja
Lelang Hasil Rampasan...
Lelang Hasil Rampasan Korupsi Periode Juni 2026, KPK Bukukan Rp39,8 Miliar
354 Pencari Jodoh Padati...
354 Pencari Jodoh Padati Golek Garwo Kemenag
Indonesia Butuh Koalisi...
Indonesia Butuh Koalisi Advokasi untuk Percepat Adopsi Inovasi Kesehatan
Infografis
Perbedaan Amnesti dan...
Perbedaan Amnesti dan Abolisi, Ini Tokoh yang Pernah Mendapatkannya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved