Sebut Kader Demokrat Marah, AHY Minta Moeldoko Jelaskan Maksud Pertentangan Ideologi
Senin, 29 Maret 2021 - 18:32 WIB
loading...
AHY meminta Moeldoko mengungkapkan pernyataan Moeldoko soal pertentangan ideologi di tubuh Partai Demokrat membuat kader marah. Foto: SINDOnews/Rakhmatulloh
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menegaskan perlu merespons manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut partainya telah mengalami pergeseran arus demokrasi dan ideologi partai.
"Pertama ada upaya kubu KSP Moeldoko mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat hambalang setelah kubu Moeldoko tak bisa menunjukan legalitas KLB," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP, Menteng, Jakarta, Senin (29/3/2021).
AHY menganggap, apa yang disampaikan Moeldoko telah mendeskreditkan Partai Demokrat, apalagi mengaitkan dengan pertentangan ideologi menuju 2024.
Baca juga: Caplok Demokrat, Syarif Hasan Balik Pertanyakan Ideologi Moeldoko
"Kami semua bertanya pertentangan ideologi seperti apa yang KSp moeldoko maksud. KSP Moelodko harus jawab agar tak sulut kemarahan kader. Kami berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk bangun citra buruk dengan berbagi cara bertujuan KSP moeldoko dapat pembenaran tampil sebagai "penyelamat'" ungkapnya.
"Ini lagu lama yang mudah ditebak dan makin menunjukan KSP Moeldoko dan gerombolan tak punya alasan fudamental dan keluar dari akal sehat," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Baca juga: Kubu AHY Yakin Peluang Kubu Moeldoko Disahkan Sudah Tertutup
Lebih lanjut AHY mengatakan, apa yang disampaikan Moeldoko dengan mendeskreditkan Demokrat tak memiliki kebenaran dan akurasi yang tepat. Terloebih, dihubungkan dengan alasan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD), termasuk konferensi pers di Hambalang. Sebaliknya, GPK justru gerakan yang melakukan perlawanan hukum.
"Terkait isu kasus hukum yang mengaitkan kasus hukum pada kader Partai Demokrat waktu itu telah dilakukan proses hukum, mantan kader sudah kena sanksi hukum. pada proses itu meski kepala pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi dengan demikian masalah hukum selesai itu tidak relevan diangkat lagi apalagi secara politik," ungkapnya.
"Justru pada 7 tahun terakhir ini PD melakukan konsolidasi dan membenahi internal partai dan mencegah penyimpangan hukum tindakan konsolidasi kami jalankan secara serius menunjukan hasil nyata," tandasnya.
"Pertama ada upaya kubu KSP Moeldoko mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat hambalang setelah kubu Moeldoko tak bisa menunjukan legalitas KLB," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP, Menteng, Jakarta, Senin (29/3/2021).
AHY menganggap, apa yang disampaikan Moeldoko telah mendeskreditkan Partai Demokrat, apalagi mengaitkan dengan pertentangan ideologi menuju 2024.
Baca juga: Caplok Demokrat, Syarif Hasan Balik Pertanyakan Ideologi Moeldoko
"Kami semua bertanya pertentangan ideologi seperti apa yang KSp moeldoko maksud. KSP Moelodko harus jawab agar tak sulut kemarahan kader. Kami berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk bangun citra buruk dengan berbagi cara bertujuan KSP moeldoko dapat pembenaran tampil sebagai "penyelamat'" ungkapnya.
"Ini lagu lama yang mudah ditebak dan makin menunjukan KSP Moeldoko dan gerombolan tak punya alasan fudamental dan keluar dari akal sehat," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Baca juga: Kubu AHY Yakin Peluang Kubu Moeldoko Disahkan Sudah Tertutup
Lebih lanjut AHY mengatakan, apa yang disampaikan Moeldoko dengan mendeskreditkan Demokrat tak memiliki kebenaran dan akurasi yang tepat. Terloebih, dihubungkan dengan alasan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD), termasuk konferensi pers di Hambalang. Sebaliknya, GPK justru gerakan yang melakukan perlawanan hukum.
"Terkait isu kasus hukum yang mengaitkan kasus hukum pada kader Partai Demokrat waktu itu telah dilakukan proses hukum, mantan kader sudah kena sanksi hukum. pada proses itu meski kepala pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi dengan demikian masalah hukum selesai itu tidak relevan diangkat lagi apalagi secara politik," ungkapnya.
"Justru pada 7 tahun terakhir ini PD melakukan konsolidasi dan membenahi internal partai dan mencegah penyimpangan hukum tindakan konsolidasi kami jalankan secara serius menunjukan hasil nyata," tandasnya.
(muh)
Lihat Juga :
