Didemisionerkan Kubu Moeldoko, Kubu AHY: KLB Ilegal Kok Sok Berhak Buat Keputusan
Kamis, 25 Maret 2021 - 12:05 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan demisioner lewat forum KLB ilegal tidak punya kekuatan apa-apa. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra berkomentar terkait dengan keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko yang mendemisioner AHY dari jabatan ketua umum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
Alasan demisioner itu yang membuat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko, Marzuki Alie dkk mencabut gugatan 'pemecatan' yang dilakukan kubu AHY. Herzaky menganggap, alasan itu mengada-adadan mengibaratkan sebagaitong kosong yang memang berbunyi nyaring.
"Publik juga tahu, sah tidaknya kongres tergantung pemilik suara, bukan karena kader gadungan. Mereka buat KLB ilegal, tidak dihadiri pemilik suara, tapi malah seakan-akan punya hak buat keputusan ini itu. Seperti orang yang tidak tahu etika, norma, dan aturan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Konferensi Pers di Hambalang, Darmizal Sebut Tempat Bersejarah Sekaligus Paradoks
Padahal, kata Herzaky, politisi juga seharuanya punya tanggung jawab moral kepada publik. Untuk itu, seharusnya mereka memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang bermanfaat dan mencerahkan, bukan malah menebar fitnah dan hoaks.
"Pemecatan Marzuki Alie dan kawan-kawan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat, serta sejalan dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Aturannya tegas dan jelas," ungkapnya.
"Yang bilang melanggar aturan itu, mungkin kebanyakan buat atau baca berita hoax. Jadi, tidak bisa bedakan mana yang nyata, mana yang ilusi," imbuh pria yang akrab disapa Zaky itu.
Baca juga: Plus Minus bagi Pemerintah Kalau Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan
Lebih lanjut Zaky menyebut, beginilah kalau demokrasi disesaki oleh para kader gadungan dan petualang politik, bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power. Ia khawatir, bukan makin meroket kinerja demokrasi kita, melainkan tenggelam di titik nadir.
"Kami, Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus bantu rakyat yang terdampak pandemi dan bencana. Tolong dibantu aja kerja nyata kami ini, jangan diganggu dengan intrik-intrik politik murahan," tuturnya. (Rakhmatulloh)
Alasan demisioner itu yang membuat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko, Marzuki Alie dkk mencabut gugatan 'pemecatan' yang dilakukan kubu AHY. Herzaky menganggap, alasan itu mengada-adadan mengibaratkan sebagaitong kosong yang memang berbunyi nyaring.
"Publik juga tahu, sah tidaknya kongres tergantung pemilik suara, bukan karena kader gadungan. Mereka buat KLB ilegal, tidak dihadiri pemilik suara, tapi malah seakan-akan punya hak buat keputusan ini itu. Seperti orang yang tidak tahu etika, norma, dan aturan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Konferensi Pers di Hambalang, Darmizal Sebut Tempat Bersejarah Sekaligus Paradoks
Padahal, kata Herzaky, politisi juga seharuanya punya tanggung jawab moral kepada publik. Untuk itu, seharusnya mereka memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang bermanfaat dan mencerahkan, bukan malah menebar fitnah dan hoaks.
"Pemecatan Marzuki Alie dan kawan-kawan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat, serta sejalan dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Aturannya tegas dan jelas," ungkapnya.
"Yang bilang melanggar aturan itu, mungkin kebanyakan buat atau baca berita hoax. Jadi, tidak bisa bedakan mana yang nyata, mana yang ilusi," imbuh pria yang akrab disapa Zaky itu.
Baca juga: Plus Minus bagi Pemerintah Kalau Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan
Lebih lanjut Zaky menyebut, beginilah kalau demokrasi disesaki oleh para kader gadungan dan petualang politik, bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power. Ia khawatir, bukan makin meroket kinerja demokrasi kita, melainkan tenggelam di titik nadir.
"Kami, Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus bantu rakyat yang terdampak pandemi dan bencana. Tolong dibantu aja kerja nyata kami ini, jangan diganggu dengan intrik-intrik politik murahan," tuturnya. (Rakhmatulloh)
(muh)
Lihat Juga :
