PKS Desak Pemerintah Serius Merespons Vaksin Nusantara untuk Ditindaklanjuti
Selasa, 23 Maret 2021 - 17:01 WIB
loading...
Anggota DPR Fraksi PKS, Anshori Siregar mendesak BPOM segera mengeluarkan PPUI tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Muncul dorongan dari Anggota DPR agar Vaksin Nusantara buatan anak bangsa segera terwujud. Dukungan dan dorongan itu mewarnai interupsi dalam Rapat Paripurna (Rapur) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Terawan Akan Terus Kembangkan Vaksin Nusantara
Anggota DPR Fraksi PKS, Anshori Siregar mendesak BPOM RI segera mengeluarkan Persetujuan Pengujian Uji Klinis (PPUI) tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan.
Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi
"Untuk itu, saya mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri," ujarnya.
Senada dengan Anshori, Anggota Fraksi PKB, Nihayatul Mafiroh mengaku pihaknya mengapresiasi pimpinan DPR yang telah mengambil keputusan untuk mendukung vaksin buatan anak negeri ini. Menurutnya, pandemi Covid-19 momentum bagi bangsa untuk menunjukkan kedaulatan di bidang kesehatan.
Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Harus Sesuai Kaidah Keilmuan dan Libatkan Ahli
"Bagaimana kita selama ini tidak memiliki kemandirian obat seluruh obat yang kita miliki masih bergantung pada luar negeri. Bahkan ada yang paling sedikit pak pimpinan kita ini memiliki uji obat namanya TCN ini adalah alat untuk menguji turbukolosis ini bisa digunakan untuk menguji Covid-19 dengan memakai tambahan alat Tetrit," tutur Nihayatul.
"Kita tetrit ini masih tergantung pada luar negeri, tetrit dalam seminggu seluruh Indonesia hanya dapat jatah 6000, 6000 tetrit ini harus dibagi ke seluruh Indonesia tentu ini sangat tidak mencukupi," imbuh perempuan yang akrab disapa Ninik itu.
Lebih lanjut Ninik mengatakan, dari situ bisa digambarkan secara kemandirian bahwa obat kemandirian kesehatan tidak memiliki kekuatan. Dengan begitu, ketika vaksin Nusantara dan vaksin merah putih dihambat lajunya bahkan sudah masuk fase pertama lalu disuruh mundur lagi tentu ini menjadi keprihatinan semua anak bangsa.
"Oleh sebab itu kita saya pribadi mendukung pimpinan untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segara di tindaklanjuti karena ini satu-satunya yang akan menjadi vaksin yang dimiliki anak bangsa dan menjadikan kita bangga akan Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan," pungkas dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memandang, pada saat rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes, BPOM dan Kemenristek sudah menyampaikan dukungan itu. Namun disayangkan, BPOM kemudian membuat statement atau surat yang menafikan hasil rapat kerja tersebut.
"Oleh karena itu kami akan minta komisi 9 berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk kita ambil langkah-langkah yang perlu supaya vaksin nusantara ini bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara republik indonesia," kata Dasco yang memimpin sidang.
Baca juga: Terawan Akan Terus Kembangkan Vaksin Nusantara
Anggota DPR Fraksi PKS, Anshori Siregar mendesak BPOM RI segera mengeluarkan Persetujuan Pengujian Uji Klinis (PPUI) tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan.
Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi
"Untuk itu, saya mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri," ujarnya.
Senada dengan Anshori, Anggota Fraksi PKB, Nihayatul Mafiroh mengaku pihaknya mengapresiasi pimpinan DPR yang telah mengambil keputusan untuk mendukung vaksin buatan anak negeri ini. Menurutnya, pandemi Covid-19 momentum bagi bangsa untuk menunjukkan kedaulatan di bidang kesehatan.
Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Harus Sesuai Kaidah Keilmuan dan Libatkan Ahli
"Bagaimana kita selama ini tidak memiliki kemandirian obat seluruh obat yang kita miliki masih bergantung pada luar negeri. Bahkan ada yang paling sedikit pak pimpinan kita ini memiliki uji obat namanya TCN ini adalah alat untuk menguji turbukolosis ini bisa digunakan untuk menguji Covid-19 dengan memakai tambahan alat Tetrit," tutur Nihayatul.
"Kita tetrit ini masih tergantung pada luar negeri, tetrit dalam seminggu seluruh Indonesia hanya dapat jatah 6000, 6000 tetrit ini harus dibagi ke seluruh Indonesia tentu ini sangat tidak mencukupi," imbuh perempuan yang akrab disapa Ninik itu.
Lebih lanjut Ninik mengatakan, dari situ bisa digambarkan secara kemandirian bahwa obat kemandirian kesehatan tidak memiliki kekuatan. Dengan begitu, ketika vaksin Nusantara dan vaksin merah putih dihambat lajunya bahkan sudah masuk fase pertama lalu disuruh mundur lagi tentu ini menjadi keprihatinan semua anak bangsa.
"Oleh sebab itu kita saya pribadi mendukung pimpinan untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segara di tindaklanjuti karena ini satu-satunya yang akan menjadi vaksin yang dimiliki anak bangsa dan menjadikan kita bangga akan Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan," pungkas dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memandang, pada saat rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes, BPOM dan Kemenristek sudah menyampaikan dukungan itu. Namun disayangkan, BPOM kemudian membuat statement atau surat yang menafikan hasil rapat kerja tersebut.
"Oleh karena itu kami akan minta komisi 9 berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk kita ambil langkah-langkah yang perlu supaya vaksin nusantara ini bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara republik indonesia," kata Dasco yang memimpin sidang.
(maf)
Lihat Juga :
