Mahfud MD Pusing Banyak Alternatif Kebijakan Tak Sinkron

Selasa, 19 Mei 2020 - 14:19 WIB
loading...
A A A
Mahfud menduga kebocoran informasi itu bisa saja dari para pendamping pejabat yang menggelar rapat dari rumah secara virtual.

"Nah, ketika ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu, berbeda-beda," ungkapnya.

"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda. Ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," kata Mahfud meyakinkan.

Deddy pun kembali mencecar Mahfud. "Jadi siapa sebenernya yang membuat keputusan a, b, c, d?" katanya.

Mahfud mengatakan keputusan diambil saat rapat terbatas yang diikuti anggota kabinet. "Ratas itu para menteri ikut, sementara lembaga-lembaga lainnya yang non menteri tidak ikut," kata Mahfud menerangkan.

Sementara kalau rapat kabinet, kata dia, pejabat-pejabat yang bukan menteri tapi punya jabatan setingkat menteri ikut rapat kabinet.

Deddy lantas menegaskan melalui pertanyaannya. "Artinya harusnya keputusannya satu?

Mahfud "mengamini" pertanyaan Deddy. Menurut dia, keputusannya memang harus satu. "Nah, biasanya emang keputusannya satu sih. Artinya gini, ketika muncul masalah dikemukakan oleh presiden, semua menteri bicara ada yang sama, ada yang beda, lalu presiden ngambil keputusan sudah satu," ucap diaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan perasaannya saat ditanya kabar mengenai dirinya yang kini berada dalam pemerintahan.

Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan yang tidak sinkron antara satu dan lainnya.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.

Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu. "Pusing, Pak?" tanya Deddy.

"Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.

Deddy tampak penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.

Mahfud pun menuturkan, bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.

"Sementara harus ada yang mengambil keputusan dan mengambil keputusan untuk kita termasuk soal Covid-19, sama saja, kan?" ujar Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menyatakan, ada kelompok masyarakat yang memiliki usul lain. Yang satu setuju, lainnya tidak setuju. Masyarakat terombang-ambing dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
The Changcuters Bakal...
The Changcuters Bakal Naikkan Tarif Manggung Imbas Ekonomi Lesu?
Petani Sawit: Margin...
Petani Sawit: Margin dan Kewenangan BUMN Tentukan Harga Jadi Beban Berat Ekosistem Sawit
Hanya Karena Dukung...
Hanya Karena Dukung Iran, Presenter TV Cantik Kuwait Ini Dijatuhi Hukuman Penjara
Berita Terkini
Sari Yuliati Terpilih...
Sari Yuliati Terpilih sebagai Ketum PPK Kosgoro 1957 Periode 2026-2031
Prabowo Berulang Kali...
Prabowo Berulang Kali Ingatkan Jajarannya, Tugas Berat adalah Melawan Korupsi
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved