Mungkinkah Kemenkumham Sahkan Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko?
Minggu, 14 Maret 2021 - 19:54 WIB
loading...
A
A
A
Arif pun membeberkan pengalaman selama ini terkait sikap Kemenkumham dalam menanggapi dualisme kepengurusan beberapa partai politik (Parpol). "Hasil KLB beberapa Parpol seperti Golkar, PPP dan Partai Berkarya ada kecenderungan yang dekat dengan penguasa akan disahkan oleh Kemenkumham. Namun dalam konteks kemelut Partai Demokrat memang agak berbeda, dimana hasil KLB ini menetapkan Moeldoko yang bukan kader sebagai ketua umum," pungkas Arif.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab berpendapat bahwa mau tidak mau kubu KLB atau Moeldoko harus memenangkan narasi yang mereka buat. Narasi dimaksudnya, yang kadung membuat Moeldoko sebagai pihak eksternal ikut dan terpilih menjadi Ketua umumnya. "Soal disahkan atau tidak tergantung kerja dan lobi-lobi kubu KLB. Namun begitu, melihat progresnya cukup terbuka untuk disahkan Kemenkumham," kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews secara terpisah.
Fadhli meyakini infrastruktur dan berbagai persyaratan pengesahan sudah disiapkan kubu KLB atau Moeldoko. "Karena itu syarat mutlaknya. Kalau tidak begitu, ya jadi kenyataanlah kubu KLB memang abal-abal," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly belum menjawab pertanyaan SINDOnews yang diajukan melalui perpesanan WhatsApp. Pertanyaan mengenai apakah Kemenkumham akan mengesahkan akan mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menjadikan Pak Moeldoko sebagai ketua umumnya, diajukan pada pukul 09.04 WIB, Sabtu 13 Maret 2021. Hingga pukul 22.32 WIB, Sabtu 13 Maret 2021, pertanyaan itu diketahui sudah terbaca oleh Yasonna Laoly.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab berpendapat bahwa mau tidak mau kubu KLB atau Moeldoko harus memenangkan narasi yang mereka buat. Narasi dimaksudnya, yang kadung membuat Moeldoko sebagai pihak eksternal ikut dan terpilih menjadi Ketua umumnya. "Soal disahkan atau tidak tergantung kerja dan lobi-lobi kubu KLB. Namun begitu, melihat progresnya cukup terbuka untuk disahkan Kemenkumham," kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews secara terpisah.
Fadhli meyakini infrastruktur dan berbagai persyaratan pengesahan sudah disiapkan kubu KLB atau Moeldoko. "Karena itu syarat mutlaknya. Kalau tidak begitu, ya jadi kenyataanlah kubu KLB memang abal-abal," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly belum menjawab pertanyaan SINDOnews yang diajukan melalui perpesanan WhatsApp. Pertanyaan mengenai apakah Kemenkumham akan mengesahkan akan mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menjadikan Pak Moeldoko sebagai ketua umumnya, diajukan pada pukul 09.04 WIB, Sabtu 13 Maret 2021. Hingga pukul 22.32 WIB, Sabtu 13 Maret 2021, pertanyaan itu diketahui sudah terbaca oleh Yasonna Laoly.
(cip)
Lihat Juga :
