Jika KLB Moeldoko Diakui, Pengamat: Demokrat Tengah Menuju Kematian
Kamis, 11 Maret 2021 - 12:36 WIB
loading...
KSP Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Medan, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Medan, beberapa waktu lalu.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Hasil KLB tersebut dikabarkan sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham sebelumnya juga telah sempat menyatakan akan memproses hasil KLB yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketum baru Partai Demokrat itu.
Hasil verifikasi Kemenkumham terhadap KLB di Deli Serdang akan menjadi penentu keberlangsungan Partai Demokrat ke depan. Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Pengamat politik Saiful Mujani mengatakan, manuver Moeldoko ini akan berujung pada kematian Partai Demokrat. Jika pemerintah melalui Kemenkumham menyetujui atau mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, maka Partai Demokrat berpotensi mati di tangan seorang pejabat negara.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi," beber Saiful Mujani seperti dikutip melalui akun twitter pribadinya @saiful_mujani, Kamis (11/3/2021).
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga mengungkapkan, saat lonceng kematian Partai Demokrat saat ini ada di tangan negara. Negara dalam hal ini, yaitu Menkumham, Yasonna H Loaly.
"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," cuitnya.
Kisruh Partai Demokrat antara kubu AHY dan Moeldoko ini berpotensi berlanjut hingga ke pengadilan. Saiful Mujani memprediksi AHY akan menggugat ke pengadilan jika pemerintah mengakui KLB Deli Serdang.
"PD AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?," bebernya.
Mujani mengaku tak bisa membayangkan Partai Demokrat pernah besar dan bahkan terbesar pada 2009, nantinya dijalankan tanpa sosok SBY. Kata Mujani, suka ataupun tidak itu adalah fakta.
"Moeldoko bisa gantikan itu? seperti mantan jenderal-jenderal lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," imbuhnya
Akibatnya kata Mujani, pada Pemilu 2024 nanti, Partai Demokrat bisa bernasib seperti Partai Hanura yang sekarang. Di mana, Partai Hanura yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi memimpin.
"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," pungkasnya.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Hasil KLB tersebut dikabarkan sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham sebelumnya juga telah sempat menyatakan akan memproses hasil KLB yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketum baru Partai Demokrat itu.
Hasil verifikasi Kemenkumham terhadap KLB di Deli Serdang akan menjadi penentu keberlangsungan Partai Demokrat ke depan. Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Pengamat politik Saiful Mujani mengatakan, manuver Moeldoko ini akan berujung pada kematian Partai Demokrat. Jika pemerintah melalui Kemenkumham menyetujui atau mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, maka Partai Demokrat berpotensi mati di tangan seorang pejabat negara.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi," beber Saiful Mujani seperti dikutip melalui akun twitter pribadinya @saiful_mujani, Kamis (11/3/2021).
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga mengungkapkan, saat lonceng kematian Partai Demokrat saat ini ada di tangan negara. Negara dalam hal ini, yaitu Menkumham, Yasonna H Loaly.
"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," cuitnya.
Kisruh Partai Demokrat antara kubu AHY dan Moeldoko ini berpotensi berlanjut hingga ke pengadilan. Saiful Mujani memprediksi AHY akan menggugat ke pengadilan jika pemerintah mengakui KLB Deli Serdang.
"PD AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?," bebernya.
Mujani mengaku tak bisa membayangkan Partai Demokrat pernah besar dan bahkan terbesar pada 2009, nantinya dijalankan tanpa sosok SBY. Kata Mujani, suka ataupun tidak itu adalah fakta.
"Moeldoko bisa gantikan itu? seperti mantan jenderal-jenderal lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," imbuhnya
Akibatnya kata Mujani, pada Pemilu 2024 nanti, Partai Demokrat bisa bernasib seperti Partai Hanura yang sekarang. Di mana, Partai Hanura yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi memimpin.
"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
