KLB Demokrat Moeldoko Berbeda dengan PKB dan PDI karena Orang Luar Partai
Kamis, 11 Maret 2021 - 11:28 WIB
loading...
Peristiwa KLB Partai Demokrat yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi perbincangan publik. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi perbincangan publik.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, tidak tepat apabila pemerintah tak bisa ikut campur dalam kisruh internal Partai Demokrat. Menurutnya, negara mesti bertanggung jawab dalam urusan demokrasi.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang Sumut tidak bisa disamakan dengan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2004-2007 dan juga berbeda dengan konflik internal PDI pada 1996.
Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, tidak tepat apabila pemerintah tak bisa ikut campur dalam kisruh internal Partai Demokrat. Menurutnya, negara mesti bertanggung jawab dalam urusan demokrasi.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang Sumut tidak bisa disamakan dengan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2004-2007 dan juga berbeda dengan konflik internal PDI pada 1996.
Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Lihat Juga :
