Bupati Sumedang Bertekad Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia melalui Inovasi Digital Birokrasi
Rabu, 10 Maret 2021 - 12:27 WIB
loading...
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Foto/Faorick Pakpahan
A
A
A
JAKARTA - Bukan perkara mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bahkan menjadi unggulan di tingkat internasional. Namun, mimpi tersebut coba diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui reformasi birokrasi dan inovasi digital yang dilakukan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, ada beragam tantangan yang dihadapi di era kepemimpinannya. Tantangan itu meliputi tingkat kesejahteraan rendah dan kapasitas birokrasi rendah. Kondisi itu terlihat dengan angka indeks kemiskinan rendah yang mencapai 9,76% dan angka stunting yang mencapai 32,2.
Tantangan lainnya yang dihadapi yaitu Indeks Gini berada di level 0,42; Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2,48, dan Indeks Sistem Merit dengan nilai 200 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 48,58.
Lantaran itu, Dony mendorong reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien melalui disruptif inovasi berbasis digital. Adapun di antaranya yaitu melahirkan inovasi digital birokrasi yaitu aplikasi e-Office ASN dan Tahu Sumedang. Kemudian, inovasi digital desa yaitu e-Office Desa dan e-SAKIP Desa.
"Kami berupaya menjadikan Sumedang sebagai world class government di 2023. Makanya kami ingin mencoba memasukkan sistem dalam inovasi atau sebaliknya. walaupun berat tapi ini pilihan. Inovasi harus masuk pada sebuah sistem. Innovate or die. Tidak ada jalan lain," papar Dony dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII di Gedung Inews, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Luncurkan SPBE di Sumedang, Tjahjo Kumolo: Birokrasi Harus Cepat
Adapun e-Office di tingkat aparatur sipil negara (ASN) meliputi surat menyurat, e-Sakip, talent management, LKE reformasi birokrasi dan zona integritas, Laporan Kinerja Harian, Manajemen Kinerja serta Manajemen Kepegawaian.
Sementara, aplikasi Tahu Sumedang meliputi layanan perizinan, kesehatan, darurat, KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. "Layanan ini seperti halnya mal pelayanan publik tapi dalam bentuk digital untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat sehingga meningkatkan kepuasan publik," ujarnya.
Selain itu, aplikasi e-Office Desa mencakup surat menyurat, e-Sakip Desa, Simedok, dan layanan masyarakat. Menurut Dony, sistem e-Sakip Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lewat turunkan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Inovasi itu ternyata berdampak positif. Capaian itu terlihat dari data tahun lalu yakni angka SAKIP meningkat dari 48,58 menjadi 67,26 dan menduduki posisi 10 besar di tingkat provinsi. Angka kemiskinan juga menurun dari 9,76% menjadi 9,05%. Stunting menurun dari 32,2 mjd 24,43 dan meraih juara I tingkat provinsi.
Selain itu, indeks SPBE meningkat dari 2,48 menjadi 3,81 dan menduduki peringkat terbaik pertama di tingkat nasional. Indeks Sistem Merit meningkat dari 200 menjadi 301,5 serta indeks Gini juga menurun.
Dalam kaitan penanganan Covid-19, Pemkab Sumedang juga meluncurkan aplikasi Maijah untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian, aplikasi Mauneh, PSC 119 dan SSQR. "Intinya, kunci mencapai visi kami yaitu melalui reformasi birokrasi di era pandemi serta mobilisasi dan orkestrasi modal sosial. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi inovasi digital melalui aplikasi. Termasuk juga keberhasilan dalam penanganan Covid," tambah dia.
Dony juga mengungkapkan untuk mewujudkan Sumedang sebagai government world class, pihaknya juga belajar dari negara lain. Salah satunya menjalin kerjasama seperti di awal 2019 dengan salah satu kota di Jepang. Selain itu, ke Korea Selatan dalam kaitan dengan SPBE.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, ada beragam tantangan yang dihadapi di era kepemimpinannya. Tantangan itu meliputi tingkat kesejahteraan rendah dan kapasitas birokrasi rendah. Kondisi itu terlihat dengan angka indeks kemiskinan rendah yang mencapai 9,76% dan angka stunting yang mencapai 32,2.
Tantangan lainnya yang dihadapi yaitu Indeks Gini berada di level 0,42; Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2,48, dan Indeks Sistem Merit dengan nilai 200 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 48,58.
Lantaran itu, Dony mendorong reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien melalui disruptif inovasi berbasis digital. Adapun di antaranya yaitu melahirkan inovasi digital birokrasi yaitu aplikasi e-Office ASN dan Tahu Sumedang. Kemudian, inovasi digital desa yaitu e-Office Desa dan e-SAKIP Desa.
"Kami berupaya menjadikan Sumedang sebagai world class government di 2023. Makanya kami ingin mencoba memasukkan sistem dalam inovasi atau sebaliknya. walaupun berat tapi ini pilihan. Inovasi harus masuk pada sebuah sistem. Innovate or die. Tidak ada jalan lain," papar Dony dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII di Gedung Inews, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Luncurkan SPBE di Sumedang, Tjahjo Kumolo: Birokrasi Harus Cepat
Adapun e-Office di tingkat aparatur sipil negara (ASN) meliputi surat menyurat, e-Sakip, talent management, LKE reformasi birokrasi dan zona integritas, Laporan Kinerja Harian, Manajemen Kinerja serta Manajemen Kepegawaian.
Sementara, aplikasi Tahu Sumedang meliputi layanan perizinan, kesehatan, darurat, KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. "Layanan ini seperti halnya mal pelayanan publik tapi dalam bentuk digital untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat sehingga meningkatkan kepuasan publik," ujarnya.
Selain itu, aplikasi e-Office Desa mencakup surat menyurat, e-Sakip Desa, Simedok, dan layanan masyarakat. Menurut Dony, sistem e-Sakip Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lewat turunkan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Inovasi itu ternyata berdampak positif. Capaian itu terlihat dari data tahun lalu yakni angka SAKIP meningkat dari 48,58 menjadi 67,26 dan menduduki posisi 10 besar di tingkat provinsi. Angka kemiskinan juga menurun dari 9,76% menjadi 9,05%. Stunting menurun dari 32,2 mjd 24,43 dan meraih juara I tingkat provinsi.
Selain itu, indeks SPBE meningkat dari 2,48 menjadi 3,81 dan menduduki peringkat terbaik pertama di tingkat nasional. Indeks Sistem Merit meningkat dari 200 menjadi 301,5 serta indeks Gini juga menurun.
Dalam kaitan penanganan Covid-19, Pemkab Sumedang juga meluncurkan aplikasi Maijah untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian, aplikasi Mauneh, PSC 119 dan SSQR. "Intinya, kunci mencapai visi kami yaitu melalui reformasi birokrasi di era pandemi serta mobilisasi dan orkestrasi modal sosial. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi inovasi digital melalui aplikasi. Termasuk juga keberhasilan dalam penanganan Covid," tambah dia.
Dony juga mengungkapkan untuk mewujudkan Sumedang sebagai government world class, pihaknya juga belajar dari negara lain. Salah satunya menjalin kerjasama seperti di awal 2019 dengan salah satu kota di Jepang. Selain itu, ke Korea Selatan dalam kaitan dengan SPBE.
(zik)
Lihat Juga :
