Yasonna Minta SBY dan AHY Tidak Terus Menuding Pemerintah

Selasa, 09 Maret 2021 - 14:30 WIB
loading...
Yasonna Minta SBY dan...
Menkumham Yasonna Laoly meminta kubu SBY dan AHY tidak terus menghubungkan pemerintah dengan masalah Partai Demokrat. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham ) Yasonna Laoly berjanji menilai tentang keabsahan pengurus Partai Demokrat setelah muncul Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlogo bintang mercy tersebut.

Yasonna mengaku pihaknya telah menerima laporan dari pengurus PD dengan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.

(Baca: Sindir KLB Demokrat, AHY: Kita Boleh Miskin Harta tapi Jangan Miskin Harga Diri)

Dia mengaku akan menilai soal kepengurusan partai berdasarkan AD ART. Tapi, Yasonna meminta agar pihak Demokrat kubu AHY agar tak mengaitkan KLB dengan pemerintahan Jokowi.

"Nah ini saya pesan kepada salah seorang pengurus demorkat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerittah begini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

(Baca: Kepengurusan AHY 100% Sah, Andi Mallarangeng Berharap Integritas Kemenkumham Terjaga)

"Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main i..... itu yang saya minta," imbuhnya.

Yasonna menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam menangani persoalan di tubuh partai Demokrat tersebut. "Itu supaya dicatat. Itu saja titik," kata menteri asal PDIP itu.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Rupiah dan IHSG Menguat,...
Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Ada Good News untuk Kita Semua
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, AHY Laporkan Penyelamatan Pantura Jawa hingga Transformasi Jaringan Kereta Api
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Demokrat Serahkan Urusan...
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Sambil Melukis di Magelang,...
Sambil Melukis di Magelang, SBY Menyoroti Kejatuhan Pasar Modal dan Kurs Rupiah
Menko AHY Tinjau Progres...
Menko AHY Tinjau Progres Infrastruktur Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung
Rekomendasi
Kecerdasan Buatan Sedang...
Kecerdasan Buatan Sedang Mengubah Lanskap Keamanan Siber
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved