Kisruh Partai Demokrat, Din Syamsuddin Sarankan KLB Moeldoko Tak Disahkan
Senin, 08 Maret 2021 - 06:57 WIB
loading...
A
A
A
"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," terang Din.
(Baca: Profil SBY, Bintang di Era Megawati Hingga Ditikung Anak Buahnya Sendiri)
"Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," tambahnya.
Din menyarankan pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang yang telah menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum. Jika pemerintah mengesahkan maka ia memperkirakan akan terjadi kegaduhan nasional.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tutup Din.
(Baca: Profil SBY, Bintang di Era Megawati Hingga Ditikung Anak Buahnya Sendiri)
"Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," tambahnya.
Din menyarankan pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang yang telah menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum. Jika pemerintah mengesahkan maka ia memperkirakan akan terjadi kegaduhan nasional.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tutup Din.
(muh)
Lihat Juga :
