Hindari Kerumunan, DPR Minta Pemda dan Kemenkes Perbaiki Jadwal Vaksinasi

Kamis, 25 Februari 2021 - 15:44 WIB
loading...
Hindari Kerumunan, DPR...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah memperbaiki sistem penjadwalan vaksinasi. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan melibatkan aparat TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam program vaksinasi COVID-19 .

Dia mengatakan, keterlibatan mereka sangat membantu untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan menghindari penyebaran virus akibat potensi kerumunan massa.

"Pemda dan Kementerian Kesehatan harus melakukan perbaikan sistem penjadwalan vaksinasi, dengan memberikan informasi secara jelas mengenai waktu dan tempat untuk mendapatkan vaksin, sehingga tidak terjadi penumpukan peserta vaksinasi dan mempermudah pemerintah dalam mendata masyarakat yang belum ataupun sudah mendapatkan vaksin," katanya, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Hindari Kerumunan Pedagang, Kemenkes Ubah Alur Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Selain itu, pria yang akrab disapa Azis itu mendorong agar Pemda melalui Dinas Kesehatan untuk mengikut petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, khususnya dalam menetapkan tempat pelaksanaan vaksinasi untuk mengantisipasi kerumunan massa.

"Jangan sampai lokasi yang dipakai justru mengundang kerumunan massa dan menimbulkan terjadinya hal yang kita tidak harapkan, sehingga vaksinisasi tidak berjalan optimalnya kepada masyarakat," kata politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Saksikan Vaksinasi Awak Media, Jokowi Berharap Dapat Memberikan Perlindungan Saat Bertugas


(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Izin Vaksin Campak untuk...
Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Keluar, Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Nakes
Rekomendasi
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Hidayat Batubara Daftar...
Hidayat Batubara Daftar Balon Ketua POBSI Sumut
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Jadwal One Way, Contra...
Jadwal One Way, Contra Flow, dan Ganjil-Genap Mudik Lebaran 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved