Hindari Kerumunan, DPR Minta Pemda dan Kemenkes Perbaiki Jadwal Vaksinasi
Kamis, 25 Februari 2021 - 15:44 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah memperbaiki sistem penjadwalan vaksinasi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan melibatkan aparat TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam program vaksinasi COVID-19 .
Dia mengatakan, keterlibatan mereka sangat membantu untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan menghindari penyebaran virus akibat potensi kerumunan massa.
"Pemda dan Kementerian Kesehatan harus melakukan perbaikan sistem penjadwalan vaksinasi, dengan memberikan informasi secara jelas mengenai waktu dan tempat untuk mendapatkan vaksin, sehingga tidak terjadi penumpukan peserta vaksinasi dan mempermudah pemerintah dalam mendata masyarakat yang belum ataupun sudah mendapatkan vaksin," katanya, Kamis (25/2/2021).
Baca juga: Hindari Kerumunan Pedagang, Kemenkes Ubah Alur Vaksinasi di Pasar Tanah Abang
Selain itu, pria yang akrab disapa Azis itu mendorong agar Pemda melalui Dinas Kesehatan untuk mengikut petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, khususnya dalam menetapkan tempat pelaksanaan vaksinasi untuk mengantisipasi kerumunan massa.
Dia mengatakan, keterlibatan mereka sangat membantu untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan menghindari penyebaran virus akibat potensi kerumunan massa.
"Pemda dan Kementerian Kesehatan harus melakukan perbaikan sistem penjadwalan vaksinasi, dengan memberikan informasi secara jelas mengenai waktu dan tempat untuk mendapatkan vaksin, sehingga tidak terjadi penumpukan peserta vaksinasi dan mempermudah pemerintah dalam mendata masyarakat yang belum ataupun sudah mendapatkan vaksin," katanya, Kamis (25/2/2021).
Baca juga: Hindari Kerumunan Pedagang, Kemenkes Ubah Alur Vaksinasi di Pasar Tanah Abang
Selain itu, pria yang akrab disapa Azis itu mendorong agar Pemda melalui Dinas Kesehatan untuk mengikut petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, khususnya dalam menetapkan tempat pelaksanaan vaksinasi untuk mengantisipasi kerumunan massa.
Lihat Juga :
