Survei Indikator: 41% Warga Belum Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19

Minggu, 21 Februari 2021 - 22:54 WIB
loading...
Survei Indikator: 41%...
Petugas medis melakukan vaksinasi Covid-19 kepada pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021). FOTO/SINDOnews/YORRI FARLI
A A A
JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan, sebanyak 41% masyarakat Indonesia belum bersedia di vaksinasi COVID-19 . Dari hasil survei tersebut, sebanyak 54,2% masyarakat masih belum ingin divaksin karena alasan efek samping.

"Sangat banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin (41%), terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan (54%)," mengutip rilis resmi Indikator Politik Indonesia, Minggu (21/2/2021).

Kendati demikian, berdasarkan hasil temuan Indikator Politik Indonesia, hampir semua masyarakat sudah mengetahui bahwa pemerintah telah memulai program vaksinasi virus corona (COVID-19). Mayoritas warga juga setuju bahwa vaksin telah dinyatakan halal, meskipun masih banyak yang takut untuk divaksin.

Baca juga: Kematian Nakes Positif COVID-19 Usai Divaksin Tidak Pengaruhi Vaksinasi Tahap 2

"Hampir semua warga sudah tahu pemerintah telah memulai program vaksinasi virus corona, 91,3%. Mayoritas warga juga setuju dengan pendapat bahwa mereka menerima vaksin jika telah dinyatakan halal, 81,9%," tulisnya.

Sekadar informasi, Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait tantangan dan problem vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Survei dilakukan dengan cara menggunakan kontak telepon untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Baca juga: 850 Pelaku Wisata di Bandung Barat Siap Jalani Vaksinasi COVID-19

Adapun, asumsi metode yang digunakan yakni simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sample berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hasil Survei, Kejagung...
Hasil Survei, Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Anak Muda
Survei Membuktikan 70,77%...
Survei Membuktikan 70,77% Publik Puas dengan Kepemimpinan Prabowo
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Mayoritas Publik Tolak...
Mayoritas Publik Tolak Wacana Pelengseran, Stabilitas Jadi Pertimbangan Utama
Sukses Amankan Mudik...
Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar
Survei Indikator: Beragam...
Survei Indikator: Beragam Program Pemerintah Sukses Kawal Mudik 2026
Survei Nasional: 83,7...
Survei Nasional: 83,7 Persen Publik Puas Kinerja Pertamina
Gebrakan Pelindo Diapresiasi,...
Gebrakan Pelindo Diapresiasi, Hasil Survei: 85% Lebih Pelanggan Puas
Mengejutkan! Konsumen...
Mengejutkan! Konsumen Usia 55 Tahun ke Atas Tertinggi Adopsi AI
Rekomendasi
Harga BBM Naik 37%,...
Harga BBM Naik 37%, Saatnya Percepat Adopsi Kendaraan Listrik
Gandeng CEO Kreta Digital,...
Gandeng CEO Kreta Digital, Dispora Kota Batam Gelar Pelatihan Digital Marketing
Malih Tong Tong Doakan...
Malih Tong Tong Doakan Haji Bolot Cepat Sembuh, Akui Rindu Kerja Bareng Lagi
Berita Terkini
PKB Minta PDIP Tegas...
PKB Minta PDIP Tegas soal Posisi terhadap Pemerintah: Jangan Abu-abu
Menang Lagi di PN Jakpus,...
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Di Seskoau, Sjafrie:...
Di Seskoau, Sjafrie: Kepemimpinan Adaptif Penting Hadapi Tantangan Pertahanan Masa Depan
Indonesia Emas 2045...
Indonesia Emas 2045 Taruhannya: Ketika Pundak Gen Z Rapuh Tanpa Jangkar Moral
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Pengamat: Dugaan Manipulasi...
Pengamat: Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit Harus Diusut demi Kepastian Hukum
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved