PKS Minta Pengelola Tol Juga Lakukan Antisipasi Banjir
loading...
PKS meminta pengelola jalan tol juga ikut memikirkan langkah antisipasi banjir seperti terjadi di beberapa ruas tol hari ini. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek dini hari tadi menyebabkan terjadinya banjir dan kemacetan yang di sejumlah ruas tol antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Jorr, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. BMKG telah memprakirakan bahwa sejak tanggal 19 Februari 2021 pukul 07.00 hingga tanggal 20 Februari 2021 pukul 07.00 terlihat sejumlah wilayah Jabodetabek secara umum mengalami hujan lebat hingga ekstrim.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Suryadi Jaya Purnama menilai banjirnya beberapa ruas tol tersebut memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol terhadap kemungkinan curah hujan yang terjadi. Kata dia, Fraksi PKS berpandangan seharusnya pengelola jalan tol dapat memanfaatkan informasi BMKG tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian ini dengan melakukan pengamatan secara kontinyu di titik yang rawan banjir.
"Pengamatan ini seharusnya dilakukan di lokasi-lokasi dengan ketinggian yang rendah seperti underpass dan juga lokasi yang berdekatan dengan sungai serta titik-titik lokasi yang berdekatan dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dalam pembangunan seperti proyek KCIC," ujar Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2021).
(Baca: Banjir di Rumah Roy Marten Sepinggang Orang Dewasa)
Selain itu, kata dia, pengelola tol juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dan juga pihak lainnya misalnya pengelola KCIC untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi banjir di jalan tol. "Misalnya dengan bersama-sama membersihkan daerah aliran sungai di sekitar jalan tol dari timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran air," ujarnya.
Dia menambahkan, pemeriksaan saluran drainase di sepanjang tol dan persiapan pompa di lokasi yang berpotensi banjir juga harus dilakukan. "Jika diperkirakan infrastruktur yang ada tidak mampu menahan curah hujan ekstrim, maka pengelola tol harus meningkatkan kualitas drainase dan meningkatkan kapasitas pompa," ungkapnya.
Dengan adanya persiapan yang matang, Fraksi PKS berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena kemacetan yang timbul akibat banjir sangat merugikan pengguna jalan tol. Fraksi PKS berharap pengelola jalan tol dapat melakukan penanggulangan kemacetan secara cepat.
(Baca: Banjir Bandang Karawang Meluas, BPBD: 12 Kecamatan Terendam)
Bila dimungkinkan, menurut dia, dapat memberlakukan contra flow atau jika tidak memungkinkan maka sebaiknya pintu tol ditutup dan pengguna dapat keluar di pintu tol terdekat. "Hal ini untuk mengantisipasi dampak kerugian yang lebih banyak akibat panjangnya kemacetan yang terjadi," imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, perlu juga dipersiapkan jalur rescue jika terjadi hal-hal darurat seperti pertolongan bagi orang yang sakit dan sebagainya. "Untuk masa yang akan datang Fraksi PKS berharap BPJT dapat memperketat kriteria Standard Pelayanan Minimal agar peristiwa banjir di jalan tol seperti ini dapat dicegah di masa yang akan datang," pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Suryadi Jaya Purnama menilai banjirnya beberapa ruas tol tersebut memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol terhadap kemungkinan curah hujan yang terjadi. Kata dia, Fraksi PKS berpandangan seharusnya pengelola jalan tol dapat memanfaatkan informasi BMKG tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian ini dengan melakukan pengamatan secara kontinyu di titik yang rawan banjir.
"Pengamatan ini seharusnya dilakukan di lokasi-lokasi dengan ketinggian yang rendah seperti underpass dan juga lokasi yang berdekatan dengan sungai serta titik-titik lokasi yang berdekatan dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dalam pembangunan seperti proyek KCIC," ujar Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2021).
(Baca: Banjir di Rumah Roy Marten Sepinggang Orang Dewasa)
Selain itu, kata dia, pengelola tol juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dan juga pihak lainnya misalnya pengelola KCIC untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi banjir di jalan tol. "Misalnya dengan bersama-sama membersihkan daerah aliran sungai di sekitar jalan tol dari timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran air," ujarnya.
Dia menambahkan, pemeriksaan saluran drainase di sepanjang tol dan persiapan pompa di lokasi yang berpotensi banjir juga harus dilakukan. "Jika diperkirakan infrastruktur yang ada tidak mampu menahan curah hujan ekstrim, maka pengelola tol harus meningkatkan kualitas drainase dan meningkatkan kapasitas pompa," ungkapnya.
Dengan adanya persiapan yang matang, Fraksi PKS berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena kemacetan yang timbul akibat banjir sangat merugikan pengguna jalan tol. Fraksi PKS berharap pengelola jalan tol dapat melakukan penanggulangan kemacetan secara cepat.
(Baca: Banjir Bandang Karawang Meluas, BPBD: 12 Kecamatan Terendam)
Bila dimungkinkan, menurut dia, dapat memberlakukan contra flow atau jika tidak memungkinkan maka sebaiknya pintu tol ditutup dan pengguna dapat keluar di pintu tol terdekat. "Hal ini untuk mengantisipasi dampak kerugian yang lebih banyak akibat panjangnya kemacetan yang terjadi," imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, perlu juga dipersiapkan jalur rescue jika terjadi hal-hal darurat seperti pertolongan bagi orang yang sakit dan sebagainya. "Untuk masa yang akan datang Fraksi PKS berharap BPJT dapat memperketat kriteria Standard Pelayanan Minimal agar peristiwa banjir di jalan tol seperti ini dapat dicegah di masa yang akan datang," pungkasnya.
Lihat Juga :
(muh)
