KSP Beri Masukan Evaluasi Implementasi Inpres Papua ke Wapres

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Widiarsi Agustina menambahkan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan secara manusiawi. Dengan begitu, pembangunan ini tidak akan melintir dan dikapitalisasi oleh unit oposisi terkecil.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut. Theo menjelaskan, pola gerak orang Papua relatif statis, tidak seperti di Jawa. “Orang Papua tidak semudah orang Indonesia lain mengalami pembangunan yang dilakukan di daerah lain, karena ini komunikasi politik menjadi penting,” tambah Theo.

Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua. Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada. “Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta,” tambah Imam.

Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi. Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua.