Kecurigaan PD-PKS Soal Revisi UU Pemilu, Pengamat: Ibarat Menepuk Air di Dulang
Senin, 15 Februari 2021 - 09:13 WIB
loading...
A
A
A
Adapun, soal sikap mayoritas fraksi yang akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang pemilu itu adalah bagian dari dinamika politik yang kerap terjadi di DPR. Nampaknya tinggal tersisa fraksi Demokrat dan PKS yang tetap konsisten ingin melanjutkan pembahasan perubahan undang-undang pemilu. "Namun, di balik sikap Demokrat dan PKS yang ngotot pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2022 dan 2023 juga belum tentu steril dari kepentingan politik. Jadi sami mawon (sama saja) di balik usulan Demokrat tak lepas dari kepentingan politik," ungkapnya.
Meski demikian, Karyono menilai, sikap Demokrat yang menunjukkan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tersebut bisa menjadi energi positif untuk menuai simpati publik, khususnya yang tidak sependapat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Isu ini nampaknya telah dikapitalisasi Demokrat untuk membangun sentimen publik. "Untuk itu, Demokrat memang sebaiknya memposisikan secara diametral dengan membuat diferensiasi isu dengan partai politik pendukung pemerintah untuk menyasar ceruk pemilih oposan agar tidak diambil PKS semua," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
Meski demikian, Karyono menilai, sikap Demokrat yang menunjukkan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tersebut bisa menjadi energi positif untuk menuai simpati publik, khususnya yang tidak sependapat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Isu ini nampaknya telah dikapitalisasi Demokrat untuk membangun sentimen publik. "Untuk itu, Demokrat memang sebaiknya memposisikan secara diametral dengan membuat diferensiasi isu dengan partai politik pendukung pemerintah untuk menyasar ceruk pemilih oposan agar tidak diambil PKS semua," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
(cip)
Lihat Juga :
