Demokrasi Masih Gamang, Parpol Jangan Diam Saja
Jum'at, 12 Februari 2021 - 16:01 WIB
loading...
Bangsa Indonesia kerap menggaungkan penegakan demokrasi dalam kehidupan sistem politiknya. Namun pada pelaksanaannya justru kontradiksi dengan cita-cita yang diinginkan tersebut. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bangsa Indonesia kerap menggaungkan penegakan demokrasi dalam kehidupan sistem politiknya. Namun pada pelaksanaannya justru kontradiksi dengan cita-cita yang diinginkan tersebut.
Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Moya Institut, Hery Sucipto saat mengantarkan arah diskusi webinar nasional bertema Partai Politik dan Tantangan Demokrasi Terkini, Kamis (11/2/2021). Baca juga: Isu Kudeta Demokrat, Rumah Moeldoko Masih Dikirimi Karangan Bunga
"Iklim demokrasi kita (di Indonesia) nyatanya masih tampak buruk, seperti karena penerapan UU ITE. Belum lagi masalah adanya dinasti politik, perdebatan revisi UU Pemilu, tingginya korupsi," kata Hery.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menuturkan Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi dan politiknya masih kental rasa kegamangannya. Akibatnya juga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
"Indonesia ini masih bangsa yang mengedepankan simbolik saja. Tidak dapat membedakan mana yang citra (pencitraan) dan riil kerja. Katanya memerlukan kritik tapi orang yang mengkritiknya ditangkap," ucap Fahri.
Kekurangan lainnya dalam demokrasi Indonesia, lanjut Fahri, yakni masih tingginya membuat konsep besar kebangsaan sehingga membuat perjalanan sejarah politik dan kepemimpinan kerap tersasar.
"Paling gampangnya ingin membentuk akhir dari republik ini saja tidak tampak nyata, sehingga mudah tersasar," papar Fahri.
Selanjutnya, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini yang turut sebagai pembicara webinar mengungkapkan kegusarannya bila negara ke depan terjebak dalam jeratan pendana karena partai politik dan politisinya tak mampu selesaikan masalah di masyarakat.
"Ketika negara tidak mampu lagi selesaikan masalah maka pendana tinggal kucurkan anggarannya sehingga negara tak dapat melepaskannya," ujar Faldo.
Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyampaikan bahwa partai politik sangat memilki peranan dalam menjadikan demokrasi berkualitas. Di situ, beber Djayadi, partai politik haruslah berhubugan erat dengan masyarakat dalam pikiran serta kebijakan.
"Negara harus tanggap terhadap persoalan masyarakat. Partai politik bagi masyarakat adalah jembatan aspirasi," imbuh Djayadi.
Terakhir, pengamat politik internasional sekaligus mantan Diplomat Senior, Imron Cotan mengutarakan dari waktu ke waktu Indonesia terus membutuhkan reformasi. Kendati begitu, kata Imron, ada kegamangan yang muncul. Baca juga: Qodari Tuding SBY Sutradara Isu Kudeta AHY, Demokrat: Pakai Data Jadul
"Masalahnya reformasi yang terjadi tidak merumuskan kontrak sosial baru, akhirnya ada kegamangan dalam kebangsaan kita," ujar Imron. Supaya kegamangan tersebut sirna, Imron menyarankan, dibuatnya konsep tatanan baru dalam reformasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Moya Institut, Hery Sucipto saat mengantarkan arah diskusi webinar nasional bertema Partai Politik dan Tantangan Demokrasi Terkini, Kamis (11/2/2021). Baca juga: Isu Kudeta Demokrat, Rumah Moeldoko Masih Dikirimi Karangan Bunga
"Iklim demokrasi kita (di Indonesia) nyatanya masih tampak buruk, seperti karena penerapan UU ITE. Belum lagi masalah adanya dinasti politik, perdebatan revisi UU Pemilu, tingginya korupsi," kata Hery.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menuturkan Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi dan politiknya masih kental rasa kegamangannya. Akibatnya juga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
"Indonesia ini masih bangsa yang mengedepankan simbolik saja. Tidak dapat membedakan mana yang citra (pencitraan) dan riil kerja. Katanya memerlukan kritik tapi orang yang mengkritiknya ditangkap," ucap Fahri.
Kekurangan lainnya dalam demokrasi Indonesia, lanjut Fahri, yakni masih tingginya membuat konsep besar kebangsaan sehingga membuat perjalanan sejarah politik dan kepemimpinan kerap tersasar.
"Paling gampangnya ingin membentuk akhir dari republik ini saja tidak tampak nyata, sehingga mudah tersasar," papar Fahri.
Selanjutnya, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini yang turut sebagai pembicara webinar mengungkapkan kegusarannya bila negara ke depan terjebak dalam jeratan pendana karena partai politik dan politisinya tak mampu selesaikan masalah di masyarakat.
"Ketika negara tidak mampu lagi selesaikan masalah maka pendana tinggal kucurkan anggarannya sehingga negara tak dapat melepaskannya," ujar Faldo.
Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyampaikan bahwa partai politik sangat memilki peranan dalam menjadikan demokrasi berkualitas. Di situ, beber Djayadi, partai politik haruslah berhubugan erat dengan masyarakat dalam pikiran serta kebijakan.
"Negara harus tanggap terhadap persoalan masyarakat. Partai politik bagi masyarakat adalah jembatan aspirasi," imbuh Djayadi.
Terakhir, pengamat politik internasional sekaligus mantan Diplomat Senior, Imron Cotan mengutarakan dari waktu ke waktu Indonesia terus membutuhkan reformasi. Kendati begitu, kata Imron, ada kegamangan yang muncul. Baca juga: Qodari Tuding SBY Sutradara Isu Kudeta AHY, Demokrat: Pakai Data Jadul
"Masalahnya reformasi yang terjadi tidak merumuskan kontrak sosial baru, akhirnya ada kegamangan dalam kebangsaan kita," ujar Imron. Supaya kegamangan tersebut sirna, Imron menyarankan, dibuatnya konsep tatanan baru dalam reformasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
(kri)
Lihat Juga :
