Busyro Muqoddas Sebut Politik Uang Masih Warnai Pemilu di Indonesia
loading...
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menilai pemilu di Indonesia masih diwarnai politik uang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menilai pemilu dan politik sangat erat dan saling berkaitan. Dia menyebut selama ini proses pemilu di Indonesia sangat transaksional sehingga jumlah koruptor sangat banyak.
"Ada korelasi antara demokrasi transaksional dengan politik. Terlihat jumlah angka koruptor dari 2004-2019 di Indonesia banyak pusatnya di Jakarta episentrum di Jakarta," kata Busyro dalam diskusi Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024, Jumat (12/2/2021).
Peristiwa korupsi besar-besaran juga terjadi di berbagai daerah. Sejumlah kepala daerah di Indonesia juga ada yang terjerat korupsi. "Di daerah-daerah ini juga, mengapa banyak sekali, karena tidak bisa dilepaskan dari proses pilkada yang selalu diwarnai money politik," kata Busro.
Dia menilai UU di Indonesia tidak antisipatif atas politik uang. Dia menilai dalam penyusunan UU perlu ditinjau dari aspek filsafat dan aspek teleologis atau tujuan masyarakat. "Jika teman-teman DPR tidak mau revisi UU yang terkait itu tujuan masyarakatnya apa? Itu yang bisa jawab teman-teman DPR," jelasnya.
Sebelumnya, agenda revisi UU Pemilu salah satunya adalah mengubah jadwal Pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Pembaruan terhadap undang-undang membuat sikap partai politik terbelah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar pilkada digelar serentak pada 2024, sejumlah fraksi yang semula mendukung revisi pun balik badan. Kini tersisa Demokrat dan PKS yang keukeuh agar RUU Pemilu dilakukan.
"Ada korelasi antara demokrasi transaksional dengan politik. Terlihat jumlah angka koruptor dari 2004-2019 di Indonesia banyak pusatnya di Jakarta episentrum di Jakarta," kata Busyro dalam diskusi Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024, Jumat (12/2/2021).
Peristiwa korupsi besar-besaran juga terjadi di berbagai daerah. Sejumlah kepala daerah di Indonesia juga ada yang terjerat korupsi. "Di daerah-daerah ini juga, mengapa banyak sekali, karena tidak bisa dilepaskan dari proses pilkada yang selalu diwarnai money politik," kata Busro.
Dia menilai UU di Indonesia tidak antisipatif atas politik uang. Dia menilai dalam penyusunan UU perlu ditinjau dari aspek filsafat dan aspek teleologis atau tujuan masyarakat. "Jika teman-teman DPR tidak mau revisi UU yang terkait itu tujuan masyarakatnya apa? Itu yang bisa jawab teman-teman DPR," jelasnya.
Sebelumnya, agenda revisi UU Pemilu salah satunya adalah mengubah jadwal Pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Pembaruan terhadap undang-undang membuat sikap partai politik terbelah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar pilkada digelar serentak pada 2024, sejumlah fraksi yang semula mendukung revisi pun balik badan. Kini tersisa Demokrat dan PKS yang keukeuh agar RUU Pemilu dilakukan.
(cip)
Lihat Juga :
