DPR Kritik Video Tilang, Korlantas Polri Siap Benahi dengan Tilang Elektronik
Rabu, 10 Februari 2021 - 07:04 WIB
loading...
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs Istiono. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kakorlantas Polri , Irjen Pol Drs Istiono menyambut baik masukananggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani terkait video tilang yang viral di media sosial.Untuk itu, Kakorlantas berjanji akan terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan berbagai inovasi dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Diakuinya, memang masih ada kekurangan dalam hal pelayanan publik. Namun demikian beberapa pelayanan publi bisa dikatakan sudah berjalan baik dalam melayani masyarakat, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB dan pelayanan di Samsat. Namun demikian kritikan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi. Protes dari masyarakat tidak bisa dihindari karena penegakan hukum bersifat relatif serta tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Kalau dilihat, sebetulnya ihwal tanggal perekaman yang tertera dalam video tersebut, peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 September 2020. Sebelum Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan kebijakan program prioritas. Namun demikian tweet anggota Komisi III DPR sebagai mitra Polri yang bersifat menyemangati untuk tidak terulang lagi ke depan, kami apresiasi", ujar Irjen Pol Istiono. Baca juga: Catat, Kendaraan Kena Tilang Elektronik Bakal Diblokir dan Tak Bisa Perpanjang Pajak
Di sisi lain, menjawab keluhan masyarakat, kata Irjen Pol Istiono, kami telah membentuk Satgas ETLE yang bertugas mempercepat penanganan penerapan ETLE di berbagai daerah dengan memasang 166 kamera electronic traffic law enforcement atau ETLE, yang rencananya akan diresmikan Kapolri pada Maret 2021. Ini adalah salah satu program kerja 100 hari pertama Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Perlu diketahui, anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani melalui akun Twitter miliknya mengomentari sebuah video viral yang diunggah akun @Cyber_kawaii008. Video tersebut menggambarkan upaya polisi memberhentikan mobil untuk ditilang. Dalam video tersebut terlihat mobil diberhentikan polisi lalu lintas karena dianggap melanggar marka jalan. Namun pengendara bersikukuh dirinya tidak melanggar, sambil menunjukkan bahwa hal itu terekam melalui dashcam, kamera dashboard perekam kemudi.
Pengendara bersikeras dirinya tidak melanggar, namun kemudian polisi tetap menegaskan pengendara melanggar. Sejenak kemudian pengendara menyampaikan bahwa dirinya memiliki kamera yang merekam aktivitas berkendara. Setelah berdebat, akhirnya mereka pun dilepas untuk melanjutkan perjalanan. Baca juga: Sambangi Ketua Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik
Berdasarkan atas peristiwa itu, dari cuitannya, anggota DPR tersebut mempertanyakan Kakorlantas dan menyoal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo njanjinya menciptakan polisi yang Presisi yakni, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Disisi lain, menanggapi video tersebut, anggota DPR dari PPP itu memandang polantas masih jauh dari janji Kapolri Listyo terkait Presisi. Ia kemudian meminta pembenahan agar tindakan serupa oleh kepolisian tidak terulang. Sampai saat ini rekaman pemobil diberhentikan polisi itu menjadi sorotan di media sosial dan telah ditonton kurang lebih 12.500 kali.
Diakuinya, memang masih ada kekurangan dalam hal pelayanan publik. Namun demikian beberapa pelayanan publi bisa dikatakan sudah berjalan baik dalam melayani masyarakat, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB dan pelayanan di Samsat. Namun demikian kritikan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi. Protes dari masyarakat tidak bisa dihindari karena penegakan hukum bersifat relatif serta tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Kalau dilihat, sebetulnya ihwal tanggal perekaman yang tertera dalam video tersebut, peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 September 2020. Sebelum Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan kebijakan program prioritas. Namun demikian tweet anggota Komisi III DPR sebagai mitra Polri yang bersifat menyemangati untuk tidak terulang lagi ke depan, kami apresiasi", ujar Irjen Pol Istiono. Baca juga: Catat, Kendaraan Kena Tilang Elektronik Bakal Diblokir dan Tak Bisa Perpanjang Pajak
Di sisi lain, menjawab keluhan masyarakat, kata Irjen Pol Istiono, kami telah membentuk Satgas ETLE yang bertugas mempercepat penanganan penerapan ETLE di berbagai daerah dengan memasang 166 kamera electronic traffic law enforcement atau ETLE, yang rencananya akan diresmikan Kapolri pada Maret 2021. Ini adalah salah satu program kerja 100 hari pertama Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Perlu diketahui, anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani melalui akun Twitter miliknya mengomentari sebuah video viral yang diunggah akun @Cyber_kawaii008. Video tersebut menggambarkan upaya polisi memberhentikan mobil untuk ditilang. Dalam video tersebut terlihat mobil diberhentikan polisi lalu lintas karena dianggap melanggar marka jalan. Namun pengendara bersikukuh dirinya tidak melanggar, sambil menunjukkan bahwa hal itu terekam melalui dashcam, kamera dashboard perekam kemudi.
Pengendara bersikeras dirinya tidak melanggar, namun kemudian polisi tetap menegaskan pengendara melanggar. Sejenak kemudian pengendara menyampaikan bahwa dirinya memiliki kamera yang merekam aktivitas berkendara. Setelah berdebat, akhirnya mereka pun dilepas untuk melanjutkan perjalanan. Baca juga: Sambangi Ketua Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik
Berdasarkan atas peristiwa itu, dari cuitannya, anggota DPR tersebut mempertanyakan Kakorlantas dan menyoal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo njanjinya menciptakan polisi yang Presisi yakni, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Disisi lain, menanggapi video tersebut, anggota DPR dari PPP itu memandang polantas masih jauh dari janji Kapolri Listyo terkait Presisi. Ia kemudian meminta pembenahan agar tindakan serupa oleh kepolisian tidak terulang. Sampai saat ini rekaman pemobil diberhentikan polisi itu menjadi sorotan di media sosial dan telah ditonton kurang lebih 12.500 kali.
(mhd)
Lihat Juga :
