Jokowi Tak Balas Surat AHY, Politikus PDIP: Gagallah Upaya Demokrat Framing Opini
Minggu, 07 Februari 2021 - 05:50 WIB
loading...
Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.SETKAB.GO.ID
A
A
A
JAKARTA - Istana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya kudeta AHY, pun tidak direspons Jokowi.
(Baca:Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat)
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut bahwa langkah yang dipilih Presiden untuk tidak membalas surat AHY sudah tepat.
"Jawaban presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY atas pertanyaan keterlibatan Moeldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Baca juga: Filosofi Kopi Moeldoko dan Isu Kudeta Partai Demokrat
Dia menuturkan, melalui pernyataan Mensesneg Pratikno hal tersebut sudah terjawab, karena perihal Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Sehingga, upaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.
![Jokowi Tak Balas Surat AHY, Politikus PDIP: Gagallah Upaya Demokrat Framing Opini]()
"Dengan jawaban tersebut gagallah upaya Demokrat untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng," ucapnya.
Baca juga: Andi Mallarangeng: Di Myanmar Jenderal Mengkudeta Presiden, di Indonesia Jenderal Mau Mengkudeta Mayor
Menurut dia, dari kasus ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, urusan internal partai semestinya jangan dibawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat. "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tuturnya.
Baca juga : Bandingkan Era Orba, Kwik Kian Gie: Saya Belum Pernah Setakut Ini Kemukakan Pendapat
Pelajaran kedua, kata dia, melakukan framing opini yang diluar konteks sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.
"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga enerji bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.
(Baca:Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat)
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut bahwa langkah yang dipilih Presiden untuk tidak membalas surat AHY sudah tepat.
"Jawaban presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY atas pertanyaan keterlibatan Moeldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Baca juga: Filosofi Kopi Moeldoko dan Isu Kudeta Partai Demokrat
Dia menuturkan, melalui pernyataan Mensesneg Pratikno hal tersebut sudah terjawab, karena perihal Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Sehingga, upaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.
"Dengan jawaban tersebut gagallah upaya Demokrat untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng," ucapnya.
Baca juga: Andi Mallarangeng: Di Myanmar Jenderal Mengkudeta Presiden, di Indonesia Jenderal Mau Mengkudeta Mayor
Menurut dia, dari kasus ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, urusan internal partai semestinya jangan dibawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat. "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tuturnya.
Baca juga : Bandingkan Era Orba, Kwik Kian Gie: Saya Belum Pernah Setakut Ini Kemukakan Pendapat
Pelajaran kedua, kata dia, melakukan framing opini yang diluar konteks sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.
"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga enerji bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.
(thm)
Lihat Juga :
