Andi Mallarangeng: Di Myanmar Jenderal Mengkudeta Presiden, di Indonesia Jenderal Mau Mengkudeta Mayor

JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku heran dengan alasan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa dirinya hanya 'ngopi-ngopi' saat bertemu dengan kader Partai Demokrat.



Andi menyebut hal itu merupakan tindakan yang keluar garis (off side) jika diibaratkan dalam dunia sepakbola. Sebab jika ingin 'ngopi' bisa dilakukan di halaman hotel saja, bukan sampai menyewa kamar yang menandakan bahwa pertemuan itu dilkaukan secara diam-diam.

Andi merasa heran kenapa Moeldoko menyebut pertemuan tersebut dengan ngopi-ngopi, padahal orang yang ditemuinya saja tidak dikenalnya.



"Kalau orang ngopi-ngopi dengan teman akrab, itu baru bisa dipahami. Tapi kalau ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi, kan Ini off side. Bukan hanya off side tapi kartu merah. Ini kartu merah kalau sepakbola, harus out (keluar)," ungkap Andi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (6/2/2021).

Selain itu, dugaan kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko dianalogikannya dengan isu internasional yang tengah ramai belakangan ini, yaitu Kudeta Myanmar. Hal yang membedakan, kata Andi, kalau di Myanmar Jenderal mengkudeta Presiden dan Menteri, sementara di Indonesia, seorang Jenderal berupaya mengkudeta Mayor.

Baca Juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Politikus PDIP: Gagallah Upaya Demokrat Framing Opini

Bahkan, upaya kudeta yang dilakukan oleh jenderal tersebut dikatakan gagal. Seperti diketahui, sebelum menjabat KSP, Moeldoko merupakan pensiusan militer berpangkat jenderal. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanyalah purnawirawan TNI berpangkat Mayor.



"Kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri. Kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula," ucapnya.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Moeldoko gagal lantaran kader-kader partai yang ditemui mantan Panglima TNI itu mengadu ke AHY. Tak tanggung-tanggung, pengakuan para kader sampai dibuatkan berita acara.

Baca Juga: Abu Janda Minta Maaf, PP Pemuda Muhammadiyah Tetap Minta Proses Hukum Berjalan



Dia memaparkan, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut Moeldoko menyatakan siap menjadi ketua umum. Moeldoko juga mengklaim berupaya merebut 360 DPC dan DPD yang masing-masing ketua dinerikan sejumlah uang agar bisa menggelar kongres luar biasa (KLB).

Baca Juga: Banjir Terjang Jateng, Tengku Zulkarnain Semangati Ganjar Pranowo

"Delapan orang datang ke DPP lapor kepada Ketum. Ketum semalam kami habis ditemui Pak Moeldoko di sebuah hotel di Kuningan. Katanya kita mau dikasih penyaluran bencana, tapi sampai di Jakarta. Kemudian yang dibicarakan KLB demokrat, yang intinya, Pak Moeldoko siap menjadi Ketum Demokrat dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD lalu kemudian dijanjikan uang," ucapnya.

"Itu diberita acarakan semu kesaksiannya. Tidak ada angin tidak ada hujan, yang begini tidak bisa ya dibiarkan," katanya melanjutkan.

Sebelumnya Moeldoko menjawab tudingan rencana pengambilalihan paksa Partai Demokrat. Moeldoko mengakui beberapa kali bertemu dengan kader Partai Demokrat. Namun pertemuan itu hal biasa saja.

“Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, dimana-mana. Tidak pentinglah. Intinya aku datang diajak ketemu. Wong saya biasa di kantor setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya biasa saja,” katanya saat konferensi pers, Rabu (3/2/2021).

“Saya cuma ngopi-ngopi, kok jadi begini? Ini biasa-biasa saja,” tukasnya.