Ekpos Gerakan Moeldoko Strategi AHY Jitu Agar Tak Di-Tommy Soeharto-kan
loading...
Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan kepada publik soal gerakan Moeldoko dinilai sudah tepat agar tidak bernasib sama seperti Tommy Soeharto di Partai Berkarya. Foto/antara
A
A
A
JAKARTA - Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengumumkan secara terbuka tentang adanya upaya kudeta terhadapnya dinilai sudah tepat.
Baca Juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Politikus PDIP: Gagallah Upaya Demokrat Framing Opini
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat, bila hal itu tidak disampaikan, bisa jadi dalam waktu dekat ini kepemimpinan Demokrat benar-benar dapat diambil alih dari AHY.
"Justru itu strategi yang bagus dari AHY, dengan menyurati Jokowi dan berteriak ke publik. Karena jika kedua hal tersebut tak dilakukan, paling lama bulan ini jabatan dia didongkel dari Ketum Demokrat. Jadi jika diam saja, tak melempar soal rencana kudeta ke publik, maka hilang itu jabatan ketum," katanya dihubungi Sabtu (6/2/2021).
(Baca: Soal Moeldoko, Demokrat Ingatkan Lengsernya Megawati di KLB PDI oleh Soerjadi)
Ujang menjabarkan, contoh paling dekat mengenai dongkel mendongkel ketua partai adalah Partai Berkarya. Tommy Soeharto dipaksa lengser oleh kelompok Muchdi Pr dengan penguatan legitimasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Ujang mengatakan internal Partai Berkarya awalnya tidak percaya bahwa ”kudeta” kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Mereka terlambat menyadari munculnya gerakan kongres luar biasa (KLB) dadakan yang menghasilkan kepemimpinan Muchdi.
Baca Juga: Klaim Moeldoko Didukung Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 Cuma Jualan Nama
![Ekpos Gerakan Moeldoko Strategi AHY Jitu Agar Tak Di-Tommy Soeharto-kan]()
Tak butuh waktu lama, kepengurusan Muchdi segera mendapatkan stempel dari Kemenkumham. Barulah orang-orang Tommy bereaksi. Ujang meyakini hal itu bisa menimpa Partai Demokrat andai saja AHY tidak bergerak cepat.
"Ini berkaca pada Partai Berkarya milik Tommy Soeharto diambil alih secara diam-diam dan tak ramai. Hanya dalam dua minggu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan baru Partai Berkarya hasil kudeta. Diam berarti kehilangan jabatan sebagai ketum Demokrat dan oleh karena itu, teriak ke publik," ucapnya.
(Baca: Makin Panas, Moeldoko Disebut Sudah Cairkan DP 25% untuk Dongkel AHY)
Dia mengatakan, ruang publik yang menjadi gaduh diakibatkan tengah ada dua kubu besar yang bertarung, yakni kubu AHY dkk dan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. "Kubu AHY sedang melakukan perlawan atas intervensi kekuasan dan kubu Meoldoko juga sama," tuturnya.
Sekadar informasi, polemik ini berawal ketika AHY menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari lalu. Dalam konpersnya, AHY mengungkapkan ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi yang hendak menggoyang kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Baca Juga: Andi Mallarangeng: Di Myanmar Jenderal Mengkudeta Presiden, di Indonesia Jenderal Mau Mengkudeta Mayor
Sementara Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko yang diduga merencanakan "kudeta" tersebut membantah keterlibatan istana. Moeldoko menegaskan isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan istana maupun Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Politikus PDIP: Gagallah Upaya Demokrat Framing Opini
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat, bila hal itu tidak disampaikan, bisa jadi dalam waktu dekat ini kepemimpinan Demokrat benar-benar dapat diambil alih dari AHY.
"Justru itu strategi yang bagus dari AHY, dengan menyurati Jokowi dan berteriak ke publik. Karena jika kedua hal tersebut tak dilakukan, paling lama bulan ini jabatan dia didongkel dari Ketum Demokrat. Jadi jika diam saja, tak melempar soal rencana kudeta ke publik, maka hilang itu jabatan ketum," katanya dihubungi Sabtu (6/2/2021).
(Baca: Soal Moeldoko, Demokrat Ingatkan Lengsernya Megawati di KLB PDI oleh Soerjadi)
Ujang menjabarkan, contoh paling dekat mengenai dongkel mendongkel ketua partai adalah Partai Berkarya. Tommy Soeharto dipaksa lengser oleh kelompok Muchdi Pr dengan penguatan legitimasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Ujang mengatakan internal Partai Berkarya awalnya tidak percaya bahwa ”kudeta” kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Mereka terlambat menyadari munculnya gerakan kongres luar biasa (KLB) dadakan yang menghasilkan kepemimpinan Muchdi.
Baca Juga: Klaim Moeldoko Didukung Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 Cuma Jualan Nama
Tak butuh waktu lama, kepengurusan Muchdi segera mendapatkan stempel dari Kemenkumham. Barulah orang-orang Tommy bereaksi. Ujang meyakini hal itu bisa menimpa Partai Demokrat andai saja AHY tidak bergerak cepat.
"Ini berkaca pada Partai Berkarya milik Tommy Soeharto diambil alih secara diam-diam dan tak ramai. Hanya dalam dua minggu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan baru Partai Berkarya hasil kudeta. Diam berarti kehilangan jabatan sebagai ketum Demokrat dan oleh karena itu, teriak ke publik," ucapnya.
(Baca: Makin Panas, Moeldoko Disebut Sudah Cairkan DP 25% untuk Dongkel AHY)
Dia mengatakan, ruang publik yang menjadi gaduh diakibatkan tengah ada dua kubu besar yang bertarung, yakni kubu AHY dkk dan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. "Kubu AHY sedang melakukan perlawan atas intervensi kekuasan dan kubu Meoldoko juga sama," tuturnya.
Sekadar informasi, polemik ini berawal ketika AHY menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari lalu. Dalam konpersnya, AHY mengungkapkan ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi yang hendak menggoyang kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Baca Juga: Andi Mallarangeng: Di Myanmar Jenderal Mengkudeta Presiden, di Indonesia Jenderal Mau Mengkudeta Mayor
Sementara Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko yang diduga merencanakan "kudeta" tersebut membantah keterlibatan istana. Moeldoko menegaskan isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan istana maupun Presiden Jokowi.
(muh)
Lihat Juga :
