Soal Kudeta Demokrat, Pakar Komunikasi Sarankan Jokowi Balas Surat AHY

Kamis, 04 Februari 2021 - 13:55 WIB
loading...
Soal Kudeta Demokrat,...
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/setkab
A A A
JAKARTA - Istana menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengenai permintaan klarifikasi atas dugaan upaya kudeta yang menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Mengenai hal ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menyarankan agar Jokowi membalas surat-surat yang dikirimi oleh rakyatnya. Sebab kepala negara harus mengayomi semua rakyatnya.

"Sebetulnya sih kalau Pak Jokowi sebagai kepala negara ya kalau dikirimi surat sama rakyatnya sangat baik untuk dibalas, dibalas formalitas juga enggak apa-apa, bahwa ini menunjukkan ada pengayoman dari kepala negara kepada warganya dan itu baik sekali," tutur Hendri kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (4/2/2021). Baca juga: DPC Partai Demokrat se-Jatim Pastikan Setia Bersama AHY

Hendri menyarankan agar Jokowi sebaiknya membalas surat AHY. Sangat disayangkan jika Jokowi merasa tidak perlu membalas surat tersebut, padahal tindakan klarifikasi Jokowo ini bagus untuk menunjukkan kebijaksanaa dari seorang Jokowi. "Jadi sebagai kepala negara, kepala negara kan harus wise," ujarnya.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini meyakini apa pun keputusan Jokowi soal respons terhadap surat AHY itu telah dipertimbangkan masak, setidaknya demi menjaga stabilitas politik Tanah Air.

"Tapi saya yakin apa pun keputusannya pasti itu sudah dipikirkan masak-masak oleh Pak Jokowi, sehingga minimal untuk menjaga kondisi situasi dan suhu politik di Indonesia tetap adem," tuturnya. Baca juga: Partai Demokrat: Moeldoko Konfirmasi Tudingan Ketum Kami
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY: Oposisi Harus Konstruktif,...
AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Kuliah Umum di IPDN,...
Kuliah Umum di IPDN, Menko AHY Ajak Praja Taklukkan Tantangan Geografis Indonesia
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Menko AHY-Dewan Maritim...
Menko AHY-Dewan Maritim Rusia Kerja Sama Pembangunan PLTN Terapung dan Kapal Cepat
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Pesan AHY ke Praja IPDN:...
Pesan AHY ke Praja IPDN: Kesetiaan ASN Adalah kepada Bangsa dan Konstitusi
AHY Jadi Ketua Komite...
AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Geser Luhut, Perpres Baru Diteken Prabowo
Sumatera Blackout, AHY:...
Sumatera Blackout, AHY: Sedang Diinvestigasi Permasalahan Utama
Rekomendasi
Cerita El Rumi & Syifa...
Cerita El Rumi & Syifa Hadju Bulan Madu di Italia, Romantis hingga Penuh Kejutan
Mo Salah dan Akhir Penantian...
Mo Salah dan Akhir Penantian 92 Tahun Mesir di Piala Dunia
Lebaran Anak Yatim:...
Lebaran Anak Yatim: Antara Dalil, Tradisi, dan Makna Kepedulian Sosial
Berita Terkini
AHY: Oposisi Harus Konstruktif,...
AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
Polisi Sebut Pelimpahan...
Polisi Sebut Pelimpahan Roy Suryo dan Tifa Sesuai Prosedur KUHAP
BPIP Umumkan 76 Calon...
BPIP Umumkan 76 Calon Paskibraka 2026 Tingkat Pusat, Ini Nama-namanya
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
Suap Rp61,7 Miliar ke...
Suap Rp61,7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Bos Blueray Cargo Dituntut 3 Tahun Penjara
Infografis
4 Presiden Indonesia...
4 Presiden Indonesia Lahir Bulan Juni, Soekarno hingga Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved