Demokrat Nilai Ada Penyalahgunaan Jabatan Publik dalam Upaya Kudeta
loading...
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jovan Latuconsina mengatakan upaya pengambilalihan paksa (kudeta) Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan semata-mata persoalan internal partai. Foto/Twitter
A
A
A
JAKARTA - Upaya pengambilalihan paksa ( kudeta) Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) patut menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil. Persoalan ini bukan semata-mata persoalan internal partai.
“Ini masalah integritas karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina dalam keterangannya, Selasa (2/2/2020).
Jovan menuturkan upaya pengambilalihan paksa ini bukan isapan jempol belaka. “Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata di situ juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan.
“Terhadap oknum kader internal, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Biarlah ini menjadi urusan internal partai kami. Sudah ada aturannya,” sambungnya.
Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jovan mengingatkan ini yang perlu diklarifikasi oleh Presiden. “Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden,” papar Jovan.
Karena itulah mengapa Ketum Partai Demokrat AHY bersurat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi. Pasalnya, pihaknya meyakini ini hanya pencatutan nama.
Dia melanjutkan langkah-langkah ini dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.
“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” tandas Jovan yang juga lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.
Kalau negara punya UU, lanjutnya, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani. “Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1/2) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi enggak bisa ujug-ujug menjadi ketua umum," tandasnya.
"Saya salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, beliau memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko. AHY bilang apapun kesalahannya, KSP Moeldoko itu senior saya di almamater," sambungnya.
AHY dan Moeldoko memang sama-sama lulusan terbaik Akademi Militer dan sama-sama meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa. "Dalam situasi seperti ini, Ketum AHY tetap mengedepankan kehormatan dan jiwa kesatria sebagai landasan dasar. He is an officer and a gentleman," pungkas Jovan.
“Ini masalah integritas karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina dalam keterangannya, Selasa (2/2/2020).
Jovan menuturkan upaya pengambilalihan paksa ini bukan isapan jempol belaka. “Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata di situ juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan.
“Terhadap oknum kader internal, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Biarlah ini menjadi urusan internal partai kami. Sudah ada aturannya,” sambungnya.
Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jovan mengingatkan ini yang perlu diklarifikasi oleh Presiden. “Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden,” papar Jovan.
Karena itulah mengapa Ketum Partai Demokrat AHY bersurat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi. Pasalnya, pihaknya meyakini ini hanya pencatutan nama.
Dia melanjutkan langkah-langkah ini dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.
“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” tandas Jovan yang juga lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.
Kalau negara punya UU, lanjutnya, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani. “Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1/2) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi enggak bisa ujug-ujug menjadi ketua umum," tandasnya.
"Saya salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, beliau memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko. AHY bilang apapun kesalahannya, KSP Moeldoko itu senior saya di almamater," sambungnya.
AHY dan Moeldoko memang sama-sama lulusan terbaik Akademi Militer dan sama-sama meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa. "Dalam situasi seperti ini, Ketum AHY tetap mengedepankan kehormatan dan jiwa kesatria sebagai landasan dasar. He is an officer and a gentleman," pungkas Jovan.
(kri)
Lihat Juga :
