Punya Bonus Demografi, Pemerintah Harus Pastikan Sumber dan Infrastruktur
loading...
A
A
A
JAKARTA - Indonesia sedang mengalami bonus demografi . Pemerintah harus menyiapkan institusi pendidikan yang mumpuni untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
(Baca juga: Tantangan Memaksimalkan Bonus Demografi)
Data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah generasi Z (usia 8-23 tahun) mencapai 27,94 dan generasi milenial (24-39) sebanyak 25,87 persen. Semua itu merupakan sumber daya produktif yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan.
(Baca juga: Hipmi: Implementasi UU Cipta Kerja Kunci Terserapnya Bonus Demografi)
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat M Nabil Haroen meminta pemerintah konsisten mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045.
(Baca juga: Menteri Ida Ungkap Satu Kunci untuk Raih Bonus Demografi)
"Bonus demografi bisa jadi tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola dengan baik," ucap Nabil Haroen kepada SINDOnews, Jumat (29/1/2021).
Potensi usia produktif itu, terutama generasi muda, menurutnya, harus ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Hal itu dilakukan melalui sekolah dan institusi belajar yang menumbuhkan kreativitas dan imajinasi generasi pelajar Indonesia. Setelah itu, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan sehingga tenaga produktif menjadi bermanfaat.
Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi (TI) tengah mendominasi di berbagai bidang kehidupan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kunci dalam menghadapi era TI ini adalah mental, karakter, kreatifitas, konsistensi, dan semangat belajar.
Nilai dasar itu harus dipupuk sejak di keluarga dan dikuatkan melalui pendidikan formal. Menurutnya, keinginan belajar yang tinggi itu akan mengantarkan generasi bangsa Indonesia menguasai kemampuan yang spesifik dan adaptif di era inovasi TI ini.
"Pemerintah harus memastikan sumber dan infrastruktur belajar bisa diakses dengan mudah dan murah. Bagaimana memberi akses internet sampai kawasan pedalaman dan kuota internet itu terjangkau. Selain itu, mempermudah investor untuk masuk Indonesia, agar terbuka lapangan pekerjaan. Tapi, sekali lagi, investor yang ramah lingkungan, yang kehadirannya menyejahterakan dan meningkatkan kualitas SDM generasi muda kita," pungkas Nabil.
(Baca juga: Tantangan Memaksimalkan Bonus Demografi)
Data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah generasi Z (usia 8-23 tahun) mencapai 27,94 dan generasi milenial (24-39) sebanyak 25,87 persen. Semua itu merupakan sumber daya produktif yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan.
(Baca juga: Hipmi: Implementasi UU Cipta Kerja Kunci Terserapnya Bonus Demografi)
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat M Nabil Haroen meminta pemerintah konsisten mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045.
(Baca juga: Menteri Ida Ungkap Satu Kunci untuk Raih Bonus Demografi)
"Bonus demografi bisa jadi tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola dengan baik," ucap Nabil Haroen kepada SINDOnews, Jumat (29/1/2021).
Potensi usia produktif itu, terutama generasi muda, menurutnya, harus ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Hal itu dilakukan melalui sekolah dan institusi belajar yang menumbuhkan kreativitas dan imajinasi generasi pelajar Indonesia. Setelah itu, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan sehingga tenaga produktif menjadi bermanfaat.
Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi (TI) tengah mendominasi di berbagai bidang kehidupan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kunci dalam menghadapi era TI ini adalah mental, karakter, kreatifitas, konsistensi, dan semangat belajar.
Nilai dasar itu harus dipupuk sejak di keluarga dan dikuatkan melalui pendidikan formal. Menurutnya, keinginan belajar yang tinggi itu akan mengantarkan generasi bangsa Indonesia menguasai kemampuan yang spesifik dan adaptif di era inovasi TI ini.
"Pemerintah harus memastikan sumber dan infrastruktur belajar bisa diakses dengan mudah dan murah. Bagaimana memberi akses internet sampai kawasan pedalaman dan kuota internet itu terjangkau. Selain itu, mempermudah investor untuk masuk Indonesia, agar terbuka lapangan pekerjaan. Tapi, sekali lagi, investor yang ramah lingkungan, yang kehadirannya menyejahterakan dan meningkatkan kualitas SDM generasi muda kita," pungkas Nabil.
(maf)