DPR Minta Risma Segera Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Banjir dan Gempa
Minggu, 17 Januari 2021 - 03:31 WIB
loading...
Mensos Tri Rismaharini meninjau kerusakan fasilitas do bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulbar, Sabtu (16/1/2021) pagi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendesak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini segera turun ke lokasi bencana banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) dan gempa di Sulawesi Barat.
"Bu Risma harus segera turun, tidak boleh hanya memantau. Jadi kalau selama ini Bu Risma melakukan kunjungan di seputar Jakarta, harus juga turun ke Kalsel atau Sulawesi, sudah saatnya. Jangan sampai didesak-desak dulu baru turun. Begitu terjadi bencana dia turun," kata Marwan Dasopang, Sabtu (16/1/2021).
Menurutnya, urusan Risma sebagai Mensos bukan hanya persoalan di Jakarta seperti yang belakangan ramai diperbincangkan publik, tapi kawasan Indonesia secara keseluruhan. "Kalau konsepnya seperti itu akan ada kecemburuan," katanya.
Baca juga: Tiba di Sulbar Mensos Risma Disambut Gempa Susulan, Imbau Warga Hindari Tepi Pantai
Dikatakan Marwan Dasopang, saat ini yang mendesak dilakukan adalah bagaimana menangani kesengsaraan masyarakat akibat bencana. "Itu harus segera ditangani, jangan nunggu disuruh-suruh," katanya.
Menurutnya, saat ini seluruh kemampuan harus dikerahkan untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan harus segera turun untuk menyelesaikan urusan hajat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah bencana.
"Dan yang terpenting tidak perlu tedeng aling-aling, harus diusut sesungguhnya penyebab banjir itu apa. Jangan-jangan pengelolaan sumber daya alamnya memang sengaja dirusak tanpa memperhitungkan lingkungan, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain," katanya.
Baca juga: Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Dikatakan Dasopang, pihaknya menyerahkan persoalan perusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir kepada aparatur negara yang menangani persoalan tersebut.
"Persoalan yang penting saat ini adalah meringankan beban masyarakat. Tentu kami di Komisi VIII akan mengevaluasi langkah-langkah pemerintah apakah sudah merespons keluhan masyarakat dengan kebutuhan dasar untuk meringankan kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak, tentu kita akan memberikan pertimbangan pemikiran bahkan juga teguran," katanya.
"Bu Risma harus segera turun, tidak boleh hanya memantau. Jadi kalau selama ini Bu Risma melakukan kunjungan di seputar Jakarta, harus juga turun ke Kalsel atau Sulawesi, sudah saatnya. Jangan sampai didesak-desak dulu baru turun. Begitu terjadi bencana dia turun," kata Marwan Dasopang, Sabtu (16/1/2021).
Menurutnya, urusan Risma sebagai Mensos bukan hanya persoalan di Jakarta seperti yang belakangan ramai diperbincangkan publik, tapi kawasan Indonesia secara keseluruhan. "Kalau konsepnya seperti itu akan ada kecemburuan," katanya.
Baca juga: Tiba di Sulbar Mensos Risma Disambut Gempa Susulan, Imbau Warga Hindari Tepi Pantai
Dikatakan Marwan Dasopang, saat ini yang mendesak dilakukan adalah bagaimana menangani kesengsaraan masyarakat akibat bencana. "Itu harus segera ditangani, jangan nunggu disuruh-suruh," katanya.
Menurutnya, saat ini seluruh kemampuan harus dikerahkan untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan harus segera turun untuk menyelesaikan urusan hajat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah bencana.
"Dan yang terpenting tidak perlu tedeng aling-aling, harus diusut sesungguhnya penyebab banjir itu apa. Jangan-jangan pengelolaan sumber daya alamnya memang sengaja dirusak tanpa memperhitungkan lingkungan, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain," katanya.
Baca juga: Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Dikatakan Dasopang, pihaknya menyerahkan persoalan perusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir kepada aparatur negara yang menangani persoalan tersebut.
"Persoalan yang penting saat ini adalah meringankan beban masyarakat. Tentu kami di Komisi VIII akan mengevaluasi langkah-langkah pemerintah apakah sudah merespons keluhan masyarakat dengan kebutuhan dasar untuk meringankan kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak, tentu kita akan memberikan pertimbangan pemikiran bahkan juga teguran," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
