Pemerintah Didesak Percepat Produksi Vaksin Merah Putih

Sabtu, 16 Januari 2021 - 10:55 WIB
loading...
Pemerintah Didesak Percepat...
Pemerintah diminta mempercepat produksi vaksin dalam negeri yang diberi nama vaksin merah putih agar tidak bergantung vaksin impor. Foto/grafis.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah diminta mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Riset yang dimotori LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma , diharap bisa segera diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR saat Mulyanto mengatakan saat ini Indonesia sedang berkejar-kejaran dengan waktu untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Distribusi 3 juta vaksin Sinovac masih kurang.

Ditambah lagi efikasi vaksin buatan China ini hanya sebesar 65%. Karena itu masih diperlukan tambahan 100 juta dosis untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. "Ini jumlah yang sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (16/1/2021).

(Baca: Pertama di Dunia, Yordania Vaksinasi COVID-19 Pengungsi)

Anggota Komisi VII DPR-RI ini menilai produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih menjadi penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu, dia juga tidak ingin devisa negara yang terbatas ini terkuras habis untuk membeli vaksin impor.

"Ketimbang digunakan untuk membeli vaksin impor lebih baik kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih ini, agar vaksin domestik dapat segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19," kata Mulyanto.

Mulyanto juga menyayangkan minimnya alokasi dana riset produksi vaksin. Untuk riset vaksin ini Kemenristek hanya menyediakan anggaran Rp 5 miliar kepada LBM Eijkman. "Ini sungguh miris dan jauh dari memadai, apalagi kalau dibandingkan dana yang disiapkan untuk membeli vaksin yang puluhan triliun," singgung Mulyanto.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua LBM Eijkman mengibaratkan pendanaan riset covid seperti aliran air kran yang sudah hampir mampet. Maksudnya dananya sangat terbatas dan mengucur sedikit-sedikit.

"Menurut saya alokasi anggaran riset vaksin Covid itu sangat tidak wajar. Sangat kurang sekali. Seharusnya dialokasikan dana riset yang cukup signifikan, terutama untuk uji klinis, sehingga vaksin dapat diproduksi lebih awal. Jangan sampai terlambat, diproduksi saat pasar vaksin sudah jenuh," imbuh Mulyanto.

(Baca: Raffi Ahmad Digugat Tidak Boleh Keluar Rumah Selama 1 Bulan dan Minta Maaf di 7 Media)

Dia melanjutkan, pasar vaksin domestik sangat besar. Karena itu tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Selain itu proses pengadaanya jangan hanya dinikmati oleh produk impor yang menyedot devisa Negara.

Dia merasa pemerintah perlu mengintervensi dan mendorong riset produksi vaksin Merah Putih. "Ini penting agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi Negara pembuat. Penting bagi Indonesia untuk membangun keunggulan daya saing nasional berbasis para innovator handal nasional. Kita bisa kalau kita mau," pungkas Mulyanto.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
PKS Tekankan Peran Perempuan...
PKS Tekankan Peran Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Keluarga dan Nasional
PKS Perkuat Fundamental...
PKS Perkuat Fundamental Bangsa di Tengah Dinamika Global dan Nasional
Dorong Pendidikan Bermutu,...
Dorong Pendidikan Bermutu, PKS Salurkan Bantuan dan Apresiasi Guru Inspiratif
Almuzzammil: Milad ke-24...
Almuzzammil: Milad ke-24 PKS Momentum Gerakan Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi
Respons Usulan KPK,...
Respons Usulan KPK, PKS Akui Sudah Batasi Masa Jabatan Ketum Maksimal 2 Periode
Peduli Keselamatan Pemudik,...
Peduli Keselamatan Pemudik, PKS Dirikan Posko Pelayanan Mudik Gratis
Bangun Indonesia Sehat,...
Bangun Indonesia Sehat, Kimia Farma Diagnostika dan Pfizer Perkuat Vaksinasi Nasional
Korban Gas Air Mata...
Korban Gas Air Mata Aksi Demo di Mako Brimob Kwitang dan Polda Berjatuhan, Ini Efeknya
Rekomendasi
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Jalur Merak-Bakauheni
AS Juara Piala Dunia...
AS Juara Piala Dunia 2026, Jeep Siap Bagi-bagi Mobil Wrangler
Berita Terkini
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung Tetapkan Penyedia...
Kejagung Tetapkan Penyedia Motor Listrik MBG Andri Mulyono Jadi Tersangka
Stafsus Menag: Kunjungan...
Stafsus Menag: Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal Perkuat Diplomasi Agama RI-Jerman
Infografis
Spesifikasi Fregat Merah...
Spesifikasi Fregat Merah Putih, Kapal Perang Tercanggih dengan Senjata Modern
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved