Atasi Covid-19, Muhaimin Iskandar Dorong Penguasaan Iptek
Kamis, 14 Januari 2021 - 18:16 WIB
loading...
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Indonesia bisa lebih memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Dia mencontohkan, dalam penanganan pandemi Covid-19, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadikan penanganan Covid-19 bisa berbiaya lebih murah.
Informasi bahwa seseorang yang pernah positif Covid-19 akan memiliki daya imun tinggi sehingga akan lebih aman dari potensi serangan Covid-19, ternyata faktanya tidak benar.
"Nah itu karena pengetahuan yang tidak kita kuasai. Kita perlu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang perkembangan virus ini. Gara-gara ilmu pengetahuan belum kita kuasai, kita membuang duit terlalu mudah dan besar sekali yang kita buang," tutur Wakil Ketua DPR itu dalam Diskusi Publik DPP PKB bertajuk Virus Baru Hadir, Kita Bisa Apa? di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta yang disiarkan secara virtual, Kamis (14/1/2021).
Pria yang juga biasa disapa Gus AMI ini mencontohkan ketika pertama kali ada informasi Covid-19 masuk Indonesia, negara menggelontorkan anggaran besar untuk membeli alat rapid test, ternyata sama sekali tidak efektif sehingga menjadi mubazir.
Begitu pula dalam pengadaan boks desinfektan yang banyak tersedia di depan rumah atau gedung-gedung, juga tidak efektif dan bahkan membahayakan.
"Saya dengar kabar UGM telah berhasil mengembangkan GeNose untuk mendeteksi virus hanya dalam waktu 80 detik. Seperti ini yang harus dikembangkan massal, cepat dan murah. Ini untuk menjawab kebutuhan. GeNose itu dengan meniupkan nafas kita dalam tabung plastik akan terkoneksi alat dalam waktu 80 detik," tuturnya.
Temuan-temuan semacam ini, lanjut dia, harus dipercepat produksi massalnya. Pemerintah juga harus memfasilitasi anggaran sehingga masyarakat bisa mengakses. "Tidak seperti sekarang masyarakat mau swab test harganya mahal sehingga menambah biaya untuk semua transportasi kita," sambungnya.
Menurut dia, keberadaan alat pendeteksi virus yang cepat dan murah menjadi kebutuhan yang harus dimassalkan oleh pemerintah. "Dalam konteks science dan teknologi, kita sangat ketinggalan karena kita tidak punya research and development yang memadai, baik pemerintah atau swasta tak ada yang memiliki kemauan untuk investasi. Ini harus dicari jalan keluar," tuturnya.
Dia mengungkapkan hingga kini, Kemenristek belum mempunyai kemampuan dan fungsi yang optimal untuk memberikan jawaban yang cepat atas berbagai persoalan bangsa.
"Contoh bagaimana vaksin kita sangat bergantung pada orang lain. Apalagi hal-hal yang lebih mendalam dari kajian science dan teknologi kita belum miliki, mutlak kita harus lakukan evaluasi total kepada riset dan teknologi kita agar kita tidak tertinggal," katanya.
Gus AMI mengeluhkan keterbatasan biaya yang dimiliki negara. Begitu juga penggunaan anggaran tidak tepat sasaran karena ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Ini benar-benar harus dipikir serius. Kemarin penggelontoran APBN yang tidak tepat sasaran menimbulkan kemubaziran di sana. Ketidakmampuan ilmu pengetahuan ini yang harus diantisipasi," katanya. Baca juga: Minta Maaf Setelah Dikritik, Raffi Ahmad: Terima Kasih Sudah Mengingatkan Saya
Selain itu, dia mengatakan bahwa hal yang juga harus menjadi fokus adalah bagaimana mengetahui varian virus baru sehingga bisa mengambil emergency action yang tersistematis. "Ini peran pemerintah maupun peran pimpinan-pimpinan masyarakat. Emergency action ini belum kita miliki dengan baik sehingga terlampau banyak korban," katanya.
Dia berharap penguasaan informasi yang tepat sehingga prediksi pandemi bisa terselesaikan dalam 2-3 tahun, tidak berkepanjangan yang bisa mengakibatkan keruntuhan, bukan hanya runtuhnya ekonomi tapi juga keruntuhan peradaban kehidupan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi, mendeteksi, dan melakukan berbagai upaya lain untuk mencegah penyebaran serta menangani varian virus baru Covid-19.
"Kita mendorong pemerintah terbuka dan mengintensifkan komunikasi publik terkait perkembangan varian virus baru," katanya. Baca juga: Kasus COVID-19 Bertambah 11.557, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi
Politikus PKB ini mengatakan, pandemi yang berkepanjangan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem kesehatan nasional dan memberi perhatian lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kita mengajak masyarakat memiliki kewaspadaan dan kesadaran serta kebersamaan untuk selalu menaati protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir," kata Nihayatul Wafiroh.
Dia mencontohkan, dalam penanganan pandemi Covid-19, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadikan penanganan Covid-19 bisa berbiaya lebih murah.
Informasi bahwa seseorang yang pernah positif Covid-19 akan memiliki daya imun tinggi sehingga akan lebih aman dari potensi serangan Covid-19, ternyata faktanya tidak benar.
"Nah itu karena pengetahuan yang tidak kita kuasai. Kita perlu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang perkembangan virus ini. Gara-gara ilmu pengetahuan belum kita kuasai, kita membuang duit terlalu mudah dan besar sekali yang kita buang," tutur Wakil Ketua DPR itu dalam Diskusi Publik DPP PKB bertajuk Virus Baru Hadir, Kita Bisa Apa? di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta yang disiarkan secara virtual, Kamis (14/1/2021).
Pria yang juga biasa disapa Gus AMI ini mencontohkan ketika pertama kali ada informasi Covid-19 masuk Indonesia, negara menggelontorkan anggaran besar untuk membeli alat rapid test, ternyata sama sekali tidak efektif sehingga menjadi mubazir.
Begitu pula dalam pengadaan boks desinfektan yang banyak tersedia di depan rumah atau gedung-gedung, juga tidak efektif dan bahkan membahayakan.
"Saya dengar kabar UGM telah berhasil mengembangkan GeNose untuk mendeteksi virus hanya dalam waktu 80 detik. Seperti ini yang harus dikembangkan massal, cepat dan murah. Ini untuk menjawab kebutuhan. GeNose itu dengan meniupkan nafas kita dalam tabung plastik akan terkoneksi alat dalam waktu 80 detik," tuturnya.
Temuan-temuan semacam ini, lanjut dia, harus dipercepat produksi massalnya. Pemerintah juga harus memfasilitasi anggaran sehingga masyarakat bisa mengakses. "Tidak seperti sekarang masyarakat mau swab test harganya mahal sehingga menambah biaya untuk semua transportasi kita," sambungnya.
Menurut dia, keberadaan alat pendeteksi virus yang cepat dan murah menjadi kebutuhan yang harus dimassalkan oleh pemerintah. "Dalam konteks science dan teknologi, kita sangat ketinggalan karena kita tidak punya research and development yang memadai, baik pemerintah atau swasta tak ada yang memiliki kemauan untuk investasi. Ini harus dicari jalan keluar," tuturnya.
Dia mengungkapkan hingga kini, Kemenristek belum mempunyai kemampuan dan fungsi yang optimal untuk memberikan jawaban yang cepat atas berbagai persoalan bangsa.
"Contoh bagaimana vaksin kita sangat bergantung pada orang lain. Apalagi hal-hal yang lebih mendalam dari kajian science dan teknologi kita belum miliki, mutlak kita harus lakukan evaluasi total kepada riset dan teknologi kita agar kita tidak tertinggal," katanya.
Gus AMI mengeluhkan keterbatasan biaya yang dimiliki negara. Begitu juga penggunaan anggaran tidak tepat sasaran karena ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Ini benar-benar harus dipikir serius. Kemarin penggelontoran APBN yang tidak tepat sasaran menimbulkan kemubaziran di sana. Ketidakmampuan ilmu pengetahuan ini yang harus diantisipasi," katanya. Baca juga: Minta Maaf Setelah Dikritik, Raffi Ahmad: Terima Kasih Sudah Mengingatkan Saya
Selain itu, dia mengatakan bahwa hal yang juga harus menjadi fokus adalah bagaimana mengetahui varian virus baru sehingga bisa mengambil emergency action yang tersistematis. "Ini peran pemerintah maupun peran pimpinan-pimpinan masyarakat. Emergency action ini belum kita miliki dengan baik sehingga terlampau banyak korban," katanya.
Dia berharap penguasaan informasi yang tepat sehingga prediksi pandemi bisa terselesaikan dalam 2-3 tahun, tidak berkepanjangan yang bisa mengakibatkan keruntuhan, bukan hanya runtuhnya ekonomi tapi juga keruntuhan peradaban kehidupan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi, mendeteksi, dan melakukan berbagai upaya lain untuk mencegah penyebaran serta menangani varian virus baru Covid-19.
"Kita mendorong pemerintah terbuka dan mengintensifkan komunikasi publik terkait perkembangan varian virus baru," katanya. Baca juga: Kasus COVID-19 Bertambah 11.557, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi
Politikus PKB ini mengatakan, pandemi yang berkepanjangan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem kesehatan nasional dan memberi perhatian lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kita mengajak masyarakat memiliki kewaspadaan dan kesadaran serta kebersamaan untuk selalu menaati protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir," kata Nihayatul Wafiroh.
(dam)
Lihat Juga :
