Kapolri Baru Harus Jujur, Berani, Tegas Serta Mengayomi Pencari Keadilan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idam Azis diharapkan seorang polisi yang jujur, memiliki keberanian, ketegasan serta mau mengayomi para pencari keadilan. Dengan demikian penegakan hukum di Indonesia akan dapat dicapai sesuai harapan masyarakat.
"Kapolri ke depan harus memiliki keberanian untuk mengatakan kalau salah ya harus katakan salah, kalau benar ya harus dibela dalam konteks hukum," kata Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya dan eks Relawan Jokowi KMA, C Suhadi kepada wartawan di Jakarta, senin (11/1/2021). (Baca juga: Nama Komjen Listyo Sigit Menguat Jadi Kapolri, Ini Profilnya)
Sedangkan Ketegasan, lanjutnya, kalau ada penyelewengan dan ada hal-hal yang merugikan kepentingan pencari keadilan, baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda, maka harus mempunyai ketegasan. Apabila hal itu dilakukan oleh pejabat Polri, maka Pejabatnya harus dicopot apabila nyata-nyata telah merugikan kepentingan pencari keadilan. "Polda kerja seperti ini pernah diterapkan oleh Presiden Jokowi, ketika beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta, setiap pejabat harus loyal kepada pimpinan serta masyarakat, kalau tidak maka harus dicopot," pinta Suhadi. (Baca juga: Kelebihan Ini Bikin Komjen Sigit Paling Kuat Jadi Kapolri)
Kemudian, imbuhnya, Kapolri ke depan harus mau mengayomi pencari keadilan secara objektif serta tidak mencari-cari kesalahan, karena bentuk-bentuk keprofesionalan harus di tinggalkan. Kalau sikap itu dimiliki oleh Kapolri yang baru, papar Suhadi, maka penegakan hukum di Indonesia ke depan akan lebih baik. Hukum akan mengalir sesuai dogmanya, mengalir sesuai dengan ketentuan. ”Kalau ada intrik-intrik di luar upaya penegakan hukum, maka Polri harus tegas dan lawan, tunjukkan bahwa Polri sedang bekerja. Polri harus berani berbenah, Polri adalah milik masyarakat. Calon Kapolri yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, Presiden harus mem-back up," harap Suhadi.
Jika Polri dapat menegakkan hukum dengan baik, maka Suhadi yakin Indonesia akan maju dan jauh lebih baik, serta lebih diperhitungkan oleh banyak orang. Karena dengan begitu investor akan lebih percaya terhadap Indonesia, karenanya kepastian hukum itu ada jaminannya,” ujar Suhadi.
"Kapolri ke depan harus memiliki keberanian untuk mengatakan kalau salah ya harus katakan salah, kalau benar ya harus dibela dalam konteks hukum," kata Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya dan eks Relawan Jokowi KMA, C Suhadi kepada wartawan di Jakarta, senin (11/1/2021). (Baca juga: Nama Komjen Listyo Sigit Menguat Jadi Kapolri, Ini Profilnya)
Sedangkan Ketegasan, lanjutnya, kalau ada penyelewengan dan ada hal-hal yang merugikan kepentingan pencari keadilan, baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda, maka harus mempunyai ketegasan. Apabila hal itu dilakukan oleh pejabat Polri, maka Pejabatnya harus dicopot apabila nyata-nyata telah merugikan kepentingan pencari keadilan. "Polda kerja seperti ini pernah diterapkan oleh Presiden Jokowi, ketika beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta, setiap pejabat harus loyal kepada pimpinan serta masyarakat, kalau tidak maka harus dicopot," pinta Suhadi. (Baca juga: Kelebihan Ini Bikin Komjen Sigit Paling Kuat Jadi Kapolri)
Kemudian, imbuhnya, Kapolri ke depan harus mau mengayomi pencari keadilan secara objektif serta tidak mencari-cari kesalahan, karena bentuk-bentuk keprofesionalan harus di tinggalkan. Kalau sikap itu dimiliki oleh Kapolri yang baru, papar Suhadi, maka penegakan hukum di Indonesia ke depan akan lebih baik. Hukum akan mengalir sesuai dogmanya, mengalir sesuai dengan ketentuan. ”Kalau ada intrik-intrik di luar upaya penegakan hukum, maka Polri harus tegas dan lawan, tunjukkan bahwa Polri sedang bekerja. Polri harus berani berbenah, Polri adalah milik masyarakat. Calon Kapolri yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, Presiden harus mem-back up," harap Suhadi.
Jika Polri dapat menegakkan hukum dengan baik, maka Suhadi yakin Indonesia akan maju dan jauh lebih baik, serta lebih diperhitungkan oleh banyak orang. Karena dengan begitu investor akan lebih percaya terhadap Indonesia, karenanya kepastian hukum itu ada jaminannya,” ujar Suhadi.
(cip)