Menebak Calon Kapolri Pilihan Presiden Jokowi
Sabtu, 09 Januari 2021 - 05:36 WIB
loading...
A
A
A
Punya Chemistry dengan Presiden
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkan sosok pengganti Jenderal Idham Azis yang akan dipilih Presiden harus memenuhi sejumlah kriteria sehingga bisa menjadikan Polri lebih maju dan modern serta benar-benar menjadi harapan rakyat Indonesia. Ujang merinci kriteria sosok calon Kapolri baru tersebut. Pertama, kata dia memenuhi syarat sesuai UU dan peraturan yang berlaku, terutama jenderal bintang tiga. “Kriteria kedua adalah memiliki track record yang bagus, jenjang karirnya jelas dan tidak cacat,” katanya.
Ketiga, lanjut pria yang juga Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, yakni sosok yang memiliki prestasi di bidang penegakkan hukum dan lain-lain.“Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, sehingga bisa menjamin dan tangkas dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga Indonesia akan lebih fokus dan produktif,” papar Ujang.
Dengan kata lain, sosok tersebut punya chemistry dengan Presiden Jokowi, serta bisa mengamankan Presiden baik dari segi kebijakan maupun langkah politik kebangsaannya.Dan yang terakhir adalah sosok calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakkan HAM. "Reformasi di internal Polri ini harus terus berjalan dan harus diperkuat, sehingga kedepan kepercayaan terhadap institusi Polri juga meningkat," tutur Ujang.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar manut (tunduk dan patuh) terhadap perintah dan kebijakannya. Karena itu sulit berharap calon Kapolri ideal. "Mengapa? Sejak masa kepemimpinan Pak Jokowi, polisi menjadi salah satu bagian dari kekuatan dalam menata kekuasaan. Situasi yang sama, nampaknya akan terjadi di era kedua ini. Bahkan boleh jadi semakin kuat," tutur Ray.
Dia menilai, gaya kepemimpinan di periode kedua yang tampak elitis memang mengaburkan visi perubahan, reformasi dan kerakyatan dari karakter Jokowi sendiri. Dan umumnya, gaya kepemimpinan elitis lebih mempertahankan status quo dari pada perubahan. "Itu mengapa Pak Jokowi membutuhkan figur bisa mengademkan internal kepolisian dari pada figur reformis yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak," ujarnya.
Seturut dengan situasi ekonomi, dan pandemi yang nampaknya masih lama, kata Ray, maka agenda utama Presiden Jokowi adalah menyelesaikan ekonomi. Menurut dia, atas dasar tujuan tersebut, maka perlu stabilitas yang kuat. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi diyakini membutuhkan figur Kapolri yang mengerti prioritas dari Jokowi ini. "Kapolri yang misalnya sibuk melakukan reformasi institusi kepolisian akan menambah persoalan dalam hal menata ekonomi," tukas mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkan sosok pengganti Jenderal Idham Azis yang akan dipilih Presiden harus memenuhi sejumlah kriteria sehingga bisa menjadikan Polri lebih maju dan modern serta benar-benar menjadi harapan rakyat Indonesia. Ujang merinci kriteria sosok calon Kapolri baru tersebut. Pertama, kata dia memenuhi syarat sesuai UU dan peraturan yang berlaku, terutama jenderal bintang tiga. “Kriteria kedua adalah memiliki track record yang bagus, jenjang karirnya jelas dan tidak cacat,” katanya.
Ketiga, lanjut pria yang juga Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, yakni sosok yang memiliki prestasi di bidang penegakkan hukum dan lain-lain.“Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, sehingga bisa menjamin dan tangkas dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga Indonesia akan lebih fokus dan produktif,” papar Ujang.
Dengan kata lain, sosok tersebut punya chemistry dengan Presiden Jokowi, serta bisa mengamankan Presiden baik dari segi kebijakan maupun langkah politik kebangsaannya.Dan yang terakhir adalah sosok calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakkan HAM. "Reformasi di internal Polri ini harus terus berjalan dan harus diperkuat, sehingga kedepan kepercayaan terhadap institusi Polri juga meningkat," tutur Ujang.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar manut (tunduk dan patuh) terhadap perintah dan kebijakannya. Karena itu sulit berharap calon Kapolri ideal. "Mengapa? Sejak masa kepemimpinan Pak Jokowi, polisi menjadi salah satu bagian dari kekuatan dalam menata kekuasaan. Situasi yang sama, nampaknya akan terjadi di era kedua ini. Bahkan boleh jadi semakin kuat," tutur Ray.
Dia menilai, gaya kepemimpinan di periode kedua yang tampak elitis memang mengaburkan visi perubahan, reformasi dan kerakyatan dari karakter Jokowi sendiri. Dan umumnya, gaya kepemimpinan elitis lebih mempertahankan status quo dari pada perubahan. "Itu mengapa Pak Jokowi membutuhkan figur bisa mengademkan internal kepolisian dari pada figur reformis yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak," ujarnya.
Seturut dengan situasi ekonomi, dan pandemi yang nampaknya masih lama, kata Ray, maka agenda utama Presiden Jokowi adalah menyelesaikan ekonomi. Menurut dia, atas dasar tujuan tersebut, maka perlu stabilitas yang kuat. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi diyakini membutuhkan figur Kapolri yang mengerti prioritas dari Jokowi ini. "Kapolri yang misalnya sibuk melakukan reformasi institusi kepolisian akan menambah persoalan dalam hal menata ekonomi," tukas mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
Lihat Juga :
