Polri Itu Polisi Pemerintah, Selalu Sulit Berjarak dengan Kekuasaan
Jum'at, 08 Januari 2021 - 07:45 WIB
loading...
Siapa pun kapolri baru pengganti Idham Azis akan sulit mengambil jarak dengan kekuasaan karena polri adalah polisi pemerintah. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sosok seperti apa yang pas sebagai kapolri ? Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan selain punya kemampuan persuasi dan komunikasi, sosok tersebut juga harus tegas.
"Tegas bukan berarti tak perlu persuasi, pun sebaliknya komunikatif juga bukan berarti tidak tegas," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
(Baca: Jokowi Sudah Pilih Satu Calon Kapolri, Para Jenderal Polisi Tak Usah Lobi-lobi)
Melihat kondisi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban serta dinamika sosial politik beberapa tahun terakhir yang cenderung gaduh dan melelahkan, Fahmi mengatakan yang dibutuhkan bukan hanya figur pemimpin polri yang persuasif dan komunikatif.
Namun lebih jauh, dibutuhkan figur Kapolri yang lebih cerdas dan lebih menunjukkan jatidiri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hokum yang kokoh. Menurut dia, kriteria itu tentu saja dimulai dari penentuan figur pemimpinnya.
"Tapi itu kondisi ideal. Bagaimanapun, kebutuhan sosok kepemimpinan di tubuh polri ini tak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan rezim/pemerintah," ujar Fahmi
(Baca: Jokowi Diyakini Hanya Setor Satu Nama Calon Kapolri ke DPR)
"Lagipula model ruler appointed police (polisi pemerintah) seperti Polri ini secara alamiah memang sulit untuk berjarak dengan kekuasaan beserta kepentingan maupun prioritasnya. Dalam hal ini, kandidat terkuat saat ini tentunya haruslah kandidat yang lebih relevan dengan kepentingan dan prioritas pemerintah," ungkapnya.
Dengan demikian, menurutnya, yang menarik saat ini bukanlah menyodor-nyodorkan kriteria calon Kapolri. Sebaliknya, ia justru lebih tertarik untuk menunggu siapa sosok calon Kapolri yang disodorkan ke DPR. "Dari sana akan tampak, apa kepentingan dan prioritas pemerintah terhadap Polri," pungkas dia.
"Tegas bukan berarti tak perlu persuasi, pun sebaliknya komunikatif juga bukan berarti tidak tegas," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (8/1/2021).
(Baca: Jokowi Sudah Pilih Satu Calon Kapolri, Para Jenderal Polisi Tak Usah Lobi-lobi)
Melihat kondisi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban serta dinamika sosial politik beberapa tahun terakhir yang cenderung gaduh dan melelahkan, Fahmi mengatakan yang dibutuhkan bukan hanya figur pemimpin polri yang persuasif dan komunikatif.
Namun lebih jauh, dibutuhkan figur Kapolri yang lebih cerdas dan lebih menunjukkan jatidiri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hokum yang kokoh. Menurut dia, kriteria itu tentu saja dimulai dari penentuan figur pemimpinnya.
"Tapi itu kondisi ideal. Bagaimanapun, kebutuhan sosok kepemimpinan di tubuh polri ini tak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan rezim/pemerintah," ujar Fahmi
(Baca: Jokowi Diyakini Hanya Setor Satu Nama Calon Kapolri ke DPR)
"Lagipula model ruler appointed police (polisi pemerintah) seperti Polri ini secara alamiah memang sulit untuk berjarak dengan kekuasaan beserta kepentingan maupun prioritasnya. Dalam hal ini, kandidat terkuat saat ini tentunya haruslah kandidat yang lebih relevan dengan kepentingan dan prioritas pemerintah," ungkapnya.
Dengan demikian, menurutnya, yang menarik saat ini bukanlah menyodor-nyodorkan kriteria calon Kapolri. Sebaliknya, ia justru lebih tertarik untuk menunggu siapa sosok calon Kapolri yang disodorkan ke DPR. "Dari sana akan tampak, apa kepentingan dan prioritas pemerintah terhadap Polri," pungkas dia.
(muh)
Lihat Juga :
