Temuan Drone Bawah Laut Ancaman Serius Pertahanan RI

Yudo memaparkan, di dalam sea glider bisanya turut dipasangkan GPS. Hal tersebut yang akan didalami oleh TNI AL, termasuk di mana saja alat itu disebar dan akan mengarah ke wilayah mana saja.’’ Tentunya nanti bisa kita cek untuk itu. Karena mohon maaf belum kita bongkar ini jadi ini masih utuh," ujarnya.

Dalam rangka penyelidikan lebih lanjut, TNI AL membawanya ke Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut yang terletak di Ancol, Jakarta Utara. Dia memastikan pihaknya tidak mau menduga-duga motif yang sebenarnya dari seaglider tersebut. ‘’Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menghilangkan asumsi negatif yang tersebar luas di kalangan masyarakat,’’ tegasnya.

Perlu Langkah Strategis

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, UUV yang ditemukan oleh nelayan dan diamankan prajurit TNI AL berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam Non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan.

”Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi Spill Over adu Kekuatan Militer antara Cina dan Amerika Serikat berikut Sekutunya,” katanya.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, mantan anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar pemerintah Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis . Dari aspek hukum misalnya, perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis Unmanned System di wilayah Indonesia baik UAV di udara, USV di permukaan laut, maupun UUV di bawa permukaan laut. ”Sejalan dengan itu, juga dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research di perairan Indonesia, mulai dari perairan Kepulauan hingga ZEE,” ucapnya.

Selain itu, Kemhan dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang UDD (Underwater Detection Device) di seluruh ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan semua Selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. ”TNI AL harus segera melengkapi Puskodal-nya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan Smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI AL juga harus dilengkapi dengan Anti-USSV System yang dapat menghadapi serangan USSV,” katanya.

Riefqi Muna menilai temuan seaglider mengindikasikan adanya intrusi oleh asing atas wilayah kedaulatan negara Indonesia. Langkah tersebut menggunakan teknologi modern bawah laut untuk mendapatkan berbagai infomasi sesuai yang diprogramkan oleh user-nya. "Artinya adanya sebuah kegiatan pengumpulan data intelijen, baik untuk tujuan militer maupun tujuan lainnya," jelasnya.

Peneliti ROOTS Research and Operations on Technology & Society (ROOTS) itu menilai temuan fakta tersebut menjadi semakin menantang bagi Indonesia. Sebab, sebagai archipelagic state yang tunduk aturan dalam UNCLOS, maka telah mengizinkan 3 Alur Laut Kepulauan (ALKI) untuk jalur internasional baik kapal perdagangan maupun militer sesuai digariskan oleh UNCLOS.

Kondisi tersebut dalam perkembangan wacana teknologi otonom bawah laut atau Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), menjadikan wilayah laut nusantara menjadi semakin vulnerable bagi operasi teknologi bawah laut.’’Ke depan perlu peningkatan perhatian untuk memperkuat pertahanan dan keamanan laut. Untuk itu langkah penting adalah menguasai dan pengembangan teknologi terkait,’’ jelas dia.