DPR Minta Pencairan BLT Dana Desa Tak Perlu Birokrasi Berbelit
Jum'at, 17 April 2020 - 07:25 WIB
loading...
Peran kepala desa menjadi kunci penting untuk memotong jalur birokrasi dalam proses pencairan BLT Dana Desa. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta mempercepat pencairan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Peran kepala desa menjadi kunci penting untuk memotong jalur birokrasi dalam proses pencairan BLT Dana Desa.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan realokasi penggunaan dana desa selama penyebaran wabah corona (Covid-19). Dari Rp72 triliun dana desa yang dialokasikan tahun ini, Rp22,4 triliun di antaranya akan digunakan sebagai BLT bagi warga desa terdampak corona. Penerima BLT Dana Desa ini adalah mereka yang tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan maupun bansos lainnya. Sekarang ini kondisinya sudah sangat mendesak.
Sejak merebaknya kasus pertama corona virus disease atau Covid-19 di Indonesia pada awal Maret lalu, kelompok masyarakat prasejahtera merasakan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, saya meminta para kepala desa untuk segera merealisasikan BLT Dana Desa ini,” ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, kemarin.
Penyaluran BLT Dana Desa ini, kata Neng Eem, tidak boleh dihambat dengan birokrasi berbelit-belit yang memperlambat penyalurannya. Meski demikian, pemerintahan desa harus tetap transparan dan akuntabel dalam penyaluran BLT Dana Desa ini. Pemerintahan desa, lanjut Neng Eem, harus menjamin bahwa seluruh keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), harus terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa. Selain itu, keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau keluarga miskin yang belum terdata sebelumnya karena exclusion errors, atau keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, juga harus dipastikan menerima BLT Dana Desa.
Sekretaris Fraksi PKB MPR ini juga mendukung penyaluran BLT Dana Desa secara nontunai sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan pemerintah. “Tapi harus ditegaskan bahwa seluruh pihak yang terkait harus bekerja secara cepat agar BLT Dana Desa ini dapat segera diterima oleh warga miskin di pedesaan,” tegas Neng Eem.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan realokasi penggunaan dana desa selama penyebaran wabah corona (Covid-19). Dari Rp72 triliun dana desa yang dialokasikan tahun ini, Rp22,4 triliun di antaranya akan digunakan sebagai BLT bagi warga desa terdampak corona. Penerima BLT Dana Desa ini adalah mereka yang tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan maupun bansos lainnya. Sekarang ini kondisinya sudah sangat mendesak.
Sejak merebaknya kasus pertama corona virus disease atau Covid-19 di Indonesia pada awal Maret lalu, kelompok masyarakat prasejahtera merasakan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, saya meminta para kepala desa untuk segera merealisasikan BLT Dana Desa ini,” ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, kemarin.
Penyaluran BLT Dana Desa ini, kata Neng Eem, tidak boleh dihambat dengan birokrasi berbelit-belit yang memperlambat penyalurannya. Meski demikian, pemerintahan desa harus tetap transparan dan akuntabel dalam penyaluran BLT Dana Desa ini. Pemerintahan desa, lanjut Neng Eem, harus menjamin bahwa seluruh keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), harus terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa. Selain itu, keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau keluarga miskin yang belum terdata sebelumnya karena exclusion errors, atau keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, juga harus dipastikan menerima BLT Dana Desa.
Sekretaris Fraksi PKB MPR ini juga mendukung penyaluran BLT Dana Desa secara nontunai sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan pemerintah. “Tapi harus ditegaskan bahwa seluruh pihak yang terkait harus bekerja secara cepat agar BLT Dana Desa ini dapat segera diterima oleh warga miskin di pedesaan,” tegas Neng Eem.
Lihat Juga :
