Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru, Dede Yusuf: Khianati Perjuangan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan kabar bahwa pemerintah memutuskan menghentikan rekrutmen CPNS guru mulai 2021 dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Padahal, keputusan ini juga tidak pernah disinggung dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

(Baca juga : Inilah Ant Group, Perusahaan Milik Jack Ma yang Ditakuti Pemerintah China )

"Ini berita agak mengagetkan kita, karena beberapa waktu lalu Mendikbud bersama dengan Komisi X sudah menyetujui bahwa membuka pendaftaran P3K guru sebanyak 1 juta orang, sementara untuk CPNS tetap, karena sebenarnya CPNS adalah sesuatu yang dibutuhkan pemerintah. Dikarenakan setiap tahun ada yang pensiun, setiap tahun selalu ada yang tidak bisa meneruskan tugasnya," kata Dede saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021).

(Baca juga : Pariwisata Bangkit, Sandi Uno Bidik 7 Juta Wisman Tahun 2021 )

Politikus Partai Demokrat ini mengungkap bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup banyak, bahkan rata-ratanya hanya 1-2 orang guru PNS di setiap sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer. Meskipun Komisi X DPR sepakat untuk merekrut guru honorer menjadi P3K, rekrutmen CPNS guru harus tetap ada. ( )

"Memang kesepakatan kita dalam beberapa kali rapat itu honorer akan diganti menjadi P3K tetapi, CPNS masih ada," ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, kalau tiba-tiba pemerintah menghapus rekrutmen PNS untuk guru, tentu saja kebijakan ini sangat diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal guru-guru ini sudah lama mengabdi.

"Padahal guru sudah mengabdi lama, mereka sudah bertugas. Jadi menurut hemat kami ini adalah sesuatu yang benar-benar mengkhianati perjuangan para guru," kata Dede.

(Baca juga : Abai dengan Kedelai, Sampai Kapan? )

Ia menegaskan bahwa P3K perlu ada untuk mengganti posisi tenaga pengajar honorer. Namun, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi untuk CPNS dicabut untuk guru, selain pemerintah diskriminatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru. ( )

Karena itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera dalam agenda rapat Komisi X dengan Mendikbud di masa sidang pekan depan. Karena hal ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh Mendikbud.

"Itu yang membuat kami sangat terkejut, ya begitu kita masuk ini akan menjadi agenda pertama yang kita diskusikan dengan para menteri adalah hal seperti ini, termasuk masalah tatap muka dan lain sebagainya," ujar Dede.