MUI Ingatkan Energi Bangsa Tak Hanya Urusi Radikalisme dan Intoleransi
Minggu, 03 Januari 2021 - 09:20 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyayangkan kenapa energi pemerintah nyaris terkuras untuk menghadapi masalah radikalisme dan intoleran. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah sepakat tidak setuju dengan radikalisme dan intoleransi . Namun ia melihat adanya pihak yang terlalu membesar-besarkan masalah tersebut. Padahal Anwar Abbas merasa NKRI masih aman-aman saja.
"Karena masyarakat kita sudah terdidik dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi bangsa dan negaranya," katanya kepada SINDOnews, Minggu (3/1/2021).
Anwar sangat menyayangkan kenapa energi pemerintah nyaris terkuras untuk menghadapi masalah radikalisme dan intoleran. Padahal masalah-masalah lain yang sangat penting diseriusi pemerintah malah agak terabaikan.
Misalnya masalah COVID-19, di mana korban yang sakit dan meninggal masih sangat tinggi bahkan memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat. Lalu masalah ekonomi, di mana masyarakat tidak bebas keluar rumah akibat COVID-19, sehingga roda perekonomian terganggu bahkan resesi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. (Baca juga: Awas Bikin Ruwet, MUI Minta Batasi Tenaga Kerja China Masuk ke RI )
"Sehingga telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan hal ini tentu saja akan membuat dunia usaha telah mengalami kesulitan," katanya.
Ketua PP Muhammadiyah itu menambahkan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi masalah yang patut diperhatikan. Masyarakat bingung mencari dan mendapatkan keadilan karena penerapan hukum tampak sekali tebang pilih. Sangat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Permasalahan lainnya adalah meningkatnya pengaruh China yang sangat luar biasa. Pemerintah daerah yang merupakan penguasa tertinggi di daerahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi ini berpotensi membuat tenaga kerja asing dari China bisa dengan mudah dan bebasnya keluar masuk ke daerah dalam jumlah besar. Padahal rakyat di daerah banyak yang menganggur dan butuh pekerjaan. (Baca juga: 80% Usaha Mikro Sudah Enggak Punya Tabungan, MUI: Orang Miskin Makin Banyak )
"Karena masyarakat kita sudah terdidik dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi bangsa dan negaranya," katanya kepada SINDOnews, Minggu (3/1/2021).
Anwar sangat menyayangkan kenapa energi pemerintah nyaris terkuras untuk menghadapi masalah radikalisme dan intoleran. Padahal masalah-masalah lain yang sangat penting diseriusi pemerintah malah agak terabaikan.
Misalnya masalah COVID-19, di mana korban yang sakit dan meninggal masih sangat tinggi bahkan memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat. Lalu masalah ekonomi, di mana masyarakat tidak bebas keluar rumah akibat COVID-19, sehingga roda perekonomian terganggu bahkan resesi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. (Baca juga: Awas Bikin Ruwet, MUI Minta Batasi Tenaga Kerja China Masuk ke RI )
"Sehingga telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan hal ini tentu saja akan membuat dunia usaha telah mengalami kesulitan," katanya.
Ketua PP Muhammadiyah itu menambahkan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi masalah yang patut diperhatikan. Masyarakat bingung mencari dan mendapatkan keadilan karena penerapan hukum tampak sekali tebang pilih. Sangat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Permasalahan lainnya adalah meningkatnya pengaruh China yang sangat luar biasa. Pemerintah daerah yang merupakan penguasa tertinggi di daerahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi ini berpotensi membuat tenaga kerja asing dari China bisa dengan mudah dan bebasnya keluar masuk ke daerah dalam jumlah besar. Padahal rakyat di daerah banyak yang menganggur dan butuh pekerjaan. (Baca juga: 80% Usaha Mikro Sudah Enggak Punya Tabungan, MUI: Orang Miskin Makin Banyak )
Lihat Juga :
