Bukan Saja Tolak Jabatan, Muhammadiyah Konsisten Kritisi Pemerintah
Minggu, 27 Desember 2020 - 14:07 WIB
loading...
A
A
A
"Dalam kepemimpinan Muhammadiyah sejauh yang saya tahu, selalu menempatkan diri secara objektif. Jika pemerintah keliru mereka tetap kritis meski ada di antara anggotanya menjadi menteri. Karena salah satu prinsip pokok Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahiy munkar," kata Ubedilah.
Dia menambahkan, keberadaan ormas seperti Muhammadiyah sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dalam perspektif sosiologi poliik di Indonesia, Muhammadiyah bisa ditempatkan sebagai oposisi kaum agamawan terpelajar yang paling progresif.
Muhammadiyah disebutnya sedang menjalankan prinsip amar ma'ruf nahiy munkar dengan metodolog bilhikmah walmauizdotul hasanah (oposisi intelek dan santun). Setiap kebijakan yang diambil tidak simbolik, melainkan menunjukkan Islam substantif yang secara terang benderang membedakan mana benar dan salah.
"Oleh karenanya Muhammadiyah berani menolak pelemahan KPK, berani menolak UU Ciptaker, dan menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 secara tegas dan santun," ujarnya.
Di tengah minimnya peran DPR sebagai lembaga yang mengontrol pemerintah, perlu ada lembaga yang bersikap kritis demi terciptanya demokrasi.
"Di tengah minoritas oposisi di parlemen yang hanya 20%, keberadaan Muhammadiyah yang bersikap kritis pada pemerintah menjadi gizi demokrasi bangsa," ujarnya.
Dia menambahkan, keberadaan ormas seperti Muhammadiyah sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dalam perspektif sosiologi poliik di Indonesia, Muhammadiyah bisa ditempatkan sebagai oposisi kaum agamawan terpelajar yang paling progresif.
Muhammadiyah disebutnya sedang menjalankan prinsip amar ma'ruf nahiy munkar dengan metodolog bilhikmah walmauizdotul hasanah (oposisi intelek dan santun). Setiap kebijakan yang diambil tidak simbolik, melainkan menunjukkan Islam substantif yang secara terang benderang membedakan mana benar dan salah.
"Oleh karenanya Muhammadiyah berani menolak pelemahan KPK, berani menolak UU Ciptaker, dan menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 secara tegas dan santun," ujarnya.
Di tengah minimnya peran DPR sebagai lembaga yang mengontrol pemerintah, perlu ada lembaga yang bersikap kritis demi terciptanya demokrasi.
"Di tengah minoritas oposisi di parlemen yang hanya 20%, keberadaan Muhammadiyah yang bersikap kritis pada pemerintah menjadi gizi demokrasi bangsa," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
