Muhammadiyah Layak Duduki Kursi Mendikbud Bukan Wakil Menteri
Jum'at, 25 Desember 2020 - 13:10 WIB
loading...
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Wamendikbud ). Penolakan ini pun menimbulkan banyak respons dari berbagai kalangan.
Muncul juga spekulasi bahwa penolakan Muhammadiyah itu lantaran Muhammadiyah merasa posisi yang tepat bagi mereka adalah Mendikbud, bukan Wamen.
(Baca juga : Menag Akan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Muhammadiyah: Sebaiknya Dikaji Dulu )
Terkait spekulasi ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto berpandangan memang Muhammadiyah layak untuk menduduki posisi Mendikbud, bukan sekedar wakil menteri. "Muhammadiyah layak jadi menteri bukan wakil menteri," kata pria yang akrab disapa Herbud kepada SINDOnews, Jumat (25/12/2020). (Baca juga: Abdul Mu'ti: Saya Putuskan Tak Bergabung dalam Kabinet )
Ia menilai, penolakan Abdul Mu'ti tepat karena tugas wamen itu hanya membantu tugas dari menterinya. Jadi, peran wamen ini kurang strategis, apalagi untuk tokoh sekelas Muhammadiyah. "Penolakan Abdul Mu'ti tepat sebab, sebagai wakil menteri tugasnya membantu menteri. Kurang strategis menurut saya," ujarnya.
(Baca juga : Penolakan Muhammadiyah Isi Wamendikbud Dilatari Perbedaan Pandangan dengan Mas Menteri )
Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini, soal posisi juga yang menjadi latar penolakan posisi Wamendikbud itu. Selain itu, sambung dia, perbedaan sikap juga bisa dilihat dari strategi dan program pendidikan yang dijalankan oleh Mendikbud saat ini. Seperti misalnya Program Organisasi Penggerak (POP) yang tidak sejalan dengan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, di mana Muhammadiyah membatalkan untuk tidak bergabung.
"Saya lebih melihat ini penolakan pada posisi itu (alasan-alasan di atas)," katanya. (Baca juga: Abdul Mu'ti Tolak Kursi Wamendikbud, Din Syamsuddin: Anggota Muhammadiyah Sejati Tidak Gila Jabatan )
Muncul juga spekulasi bahwa penolakan Muhammadiyah itu lantaran Muhammadiyah merasa posisi yang tepat bagi mereka adalah Mendikbud, bukan Wamen.
(Baca juga : Menag Akan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Muhammadiyah: Sebaiknya Dikaji Dulu )
Terkait spekulasi ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto berpandangan memang Muhammadiyah layak untuk menduduki posisi Mendikbud, bukan sekedar wakil menteri. "Muhammadiyah layak jadi menteri bukan wakil menteri," kata pria yang akrab disapa Herbud kepada SINDOnews, Jumat (25/12/2020). (Baca juga: Abdul Mu'ti: Saya Putuskan Tak Bergabung dalam Kabinet )
Ia menilai, penolakan Abdul Mu'ti tepat karena tugas wamen itu hanya membantu tugas dari menterinya. Jadi, peran wamen ini kurang strategis, apalagi untuk tokoh sekelas Muhammadiyah. "Penolakan Abdul Mu'ti tepat sebab, sebagai wakil menteri tugasnya membantu menteri. Kurang strategis menurut saya," ujarnya.
(Baca juga : Penolakan Muhammadiyah Isi Wamendikbud Dilatari Perbedaan Pandangan dengan Mas Menteri )
Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini, soal posisi juga yang menjadi latar penolakan posisi Wamendikbud itu. Selain itu, sambung dia, perbedaan sikap juga bisa dilihat dari strategi dan program pendidikan yang dijalankan oleh Mendikbud saat ini. Seperti misalnya Program Organisasi Penggerak (POP) yang tidak sejalan dengan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, di mana Muhammadiyah membatalkan untuk tidak bergabung.
"Saya lebih melihat ini penolakan pada posisi itu (alasan-alasan di atas)," katanya. (Baca juga: Abdul Mu'ti Tolak Kursi Wamendikbud, Din Syamsuddin: Anggota Muhammadiyah Sejati Tidak Gila Jabatan )
(abd)
