Jadi Menkes, Budi Gunadi Sadikin Harus Selesaikan 3 Pekerjaan Rumah Ini
Selasa, 22 Desember 2020 - 21:35 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin mengumumkan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes). Salah satunya persoalan BPJS Kesehatan .
Menurut Anwar Hafid, pergantian menteri memang menjadi hak prerogatif Presiden. Termasuk penunjukan Menkes yang bukan berlatar belakang seorang dokter dan sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN.
"Sebagai mitra Kementerian Kesehatan , menurut hemat saya ada tiga hal yang mesti menjadi catatan Menteri Kesehatan yang baru," ujar Anwar Hafid, Selasa (22/12/2020).
(Baca juga: Ditugasi Atasi COVID-19, Budi Sadikin Ingin Bangun Sistem Layanan Kesehatan Publik yang Kuat ).
Pertama, tentu mengatasi Covid-19 baik dari aspek perbaikan kualitas penanganan pandemi serta manajemen kesehatan. Kedua, persiapan teknis pemberian vaksin massal seperti yang sudah disampaikan Presiden tetap akan diberikan secara gratis.
Ketiga, yang tidak boleh pula dilupakan adalah persoalan jaminan layanan kesehatan utamanya berhubungan dengan BPJS Kesehatan. "Saya pikir siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai menteri, apapun latar belakangnya yang paling penting kesehatan adalah layanan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anwar Hafid.
(Baca juga: Reshuffle Kabinet, Ekonom: Tim Ekonomi Harusnya Dirombak ).
Menurut Anwar Hafid, pergantian menteri memang menjadi hak prerogatif Presiden. Termasuk penunjukan Menkes yang bukan berlatar belakang seorang dokter dan sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN.
"Sebagai mitra Kementerian Kesehatan , menurut hemat saya ada tiga hal yang mesti menjadi catatan Menteri Kesehatan yang baru," ujar Anwar Hafid, Selasa (22/12/2020).
(Baca juga: Ditugasi Atasi COVID-19, Budi Sadikin Ingin Bangun Sistem Layanan Kesehatan Publik yang Kuat ).
Pertama, tentu mengatasi Covid-19 baik dari aspek perbaikan kualitas penanganan pandemi serta manajemen kesehatan. Kedua, persiapan teknis pemberian vaksin massal seperti yang sudah disampaikan Presiden tetap akan diberikan secara gratis.
Ketiga, yang tidak boleh pula dilupakan adalah persoalan jaminan layanan kesehatan utamanya berhubungan dengan BPJS Kesehatan. "Saya pikir siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai menteri, apapun latar belakangnya yang paling penting kesehatan adalah layanan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anwar Hafid.
(Baca juga: Reshuffle Kabinet, Ekonom: Tim Ekonomi Harusnya Dirombak ).
Lihat Juga :
