PKS Akui Konsisten Oposisi saat Reshuffle Kabinet Menguat sebagai Pilihan Berat
Selasa, 22 Desember 2020 - 09:05 WIB
loading...
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengakui konsisten berada di luar pemerintahan adalah pilihan berat. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten memilih tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Hal tersebut menyikapi isu perombakan atau reshuffle kabinet yang terus menguat belakangan ini.
(Baca juga : Demi Dukungan Politik, Jokowi Diprediksi Tak Utak Atik Jatah Parpol )
"Tentang sikap politik PKS, kami memilih tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Ini adalah pilihan berat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati kepada SINDOnews, Selasa (22/12/2020).
(Baca: Reshuffle Kabinet Berskala Besar, Ini 7 Menteri yang Berpeluang Dilibas)
Namun, Anis menambahkan di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi. "Agar fungsi checks and balances parlemen dapat berjalan," kata legislator dari daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.
(Baca juga : Gaji Baru PNS Akan Disesuaikan dengan Kemampuan Negara )
Dalam konteks itu, Anis menjelaskan bahwa PKS menghormati sikap politik pihak lain. "Dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar anggota Komisi XI DPR ini.
(Baca: Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKS: Kita Kan Tahu Diri)
Isu reshuffle muncul sejak Sekretariat Negara merilis video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020. Isu itu kemudian muncul setelah dua menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka adalah mantan Mensos Juliari Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Sedangkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
(Baca juga : Nestapa Petarung UFC Gagal Jantung, Sepsis: Aku Hampir Mati... )
(Baca juga : Demi Dukungan Politik, Jokowi Diprediksi Tak Utak Atik Jatah Parpol )
"Tentang sikap politik PKS, kami memilih tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Ini adalah pilihan berat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati kepada SINDOnews, Selasa (22/12/2020).
(Baca: Reshuffle Kabinet Berskala Besar, Ini 7 Menteri yang Berpeluang Dilibas)
Namun, Anis menambahkan di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi. "Agar fungsi checks and balances parlemen dapat berjalan," kata legislator dari daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.
(Baca juga : Gaji Baru PNS Akan Disesuaikan dengan Kemampuan Negara )
Dalam konteks itu, Anis menjelaskan bahwa PKS menghormati sikap politik pihak lain. "Dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar anggota Komisi XI DPR ini.
(Baca: Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKS: Kita Kan Tahu Diri)
Isu reshuffle muncul sejak Sekretariat Negara merilis video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020. Isu itu kemudian muncul setelah dua menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka adalah mantan Mensos Juliari Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Sedangkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
(Baca juga : Nestapa Petarung UFC Gagal Jantung, Sepsis: Aku Hampir Mati... )
(muh)
Lihat Juga :
