Isu Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KKP, Gerindra: Kami Enggak Ada Masalah
Senin, 21 Desember 2020 - 16:18 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet makin kuat berhembus, bahkan disebut-sebut akan diumumkan pada Rabu (23 Desember) besok. Sejumlah pos menteri juga dikabarkan akan direposisi dan nama-nama baru akan masuk menduduki posisi menteri dan wakil menteri .
Termasuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sakti Wahyu Trenggono yang diisukan akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) menggantikan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Dikabarkan Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Arus Bawah Jokowi Anggap Tepat)
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Karena itu, Gerindra enggan mengintervensi ataupun berspekulasi soal itu.
“Tentu kami harus mengulangi kembali bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Presiden, Pak Jokowi selaku Presiden. Gerindra sendiri enggak mau spekulasi ya dan enggak mau intervensi soal-soal tersebut,” ujar Habib kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Termasuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sakti Wahyu Trenggono yang diisukan akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) menggantikan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Dikabarkan Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Arus Bawah Jokowi Anggap Tepat)
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Karena itu, Gerindra enggan mengintervensi ataupun berspekulasi soal itu.
“Tentu kami harus mengulangi kembali bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Presiden, Pak Jokowi selaku Presiden. Gerindra sendiri enggak mau spekulasi ya dan enggak mau intervensi soal-soal tersebut,” ujar Habib kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Lihat Juga :
