Penjelasan Sekjen Soal Susi Pudjiastuti dan Partai Humanis Indonesia
Minggu, 20 Desember 2020 - 09:09 WIB
loading...
Baru-baru ini media sosial digegerkan informasi mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi Ketum Partai Humanis Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Baru-baru ini media sosial digegerkan informasi mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti , menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Humanis Indonesia.
(Baca juga: Risma dan Susi Pudjiastuti Masuk Kabinet Reshuffle, Cocok?)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Humanis Indonesia, Ibrahim Sunedh, mengklarifikasi ihwal tersebut. Dia mengatakan, terjadi miskomunikasi perihal informasi itu.
(Baca juga: Jika Ini Terjadi, Susi Pudjiastuti, Gatot, Din dkk Berpeluang Nyapres)
![Penjelasan Sekjen Soal Susi Pudjiastuti dan Partai Humanis Indonesia]()
Dia menegaskan, Susi Pudjiastuti belum menjadi Ketua Umum Partai Humanis Indonesia (PHI). "Bahwa telah viral ibu Susi ketua umum Partai Humanis Indonesia. Sebetulnya beliau (Susi Pudjiastuti) belum ketua PHI," jelas Ibrahim dalam siaran pers, Minggu (20/12/2020).
"Ibu Susi Pudjiastuti pun bukan deklarator. PHI akan deklarasi dan minta kesepakatan ketua-ketua wilayah untuk menyatakan dukungan dan tanda tangan," lanjutnya.
(Baca juga : Pergerakan Penumpang Pesawat Catat Rekor di 17 Desember, Efek Rapid Test Antigen? )
Jika sudah disepakati semuanya, kata Ibrahim, pihaknya bakal menemui langsung Susi Pudjiastuti. "Selanjutnya kami akan meminang Ibu Susi Pudjiastuti menjadi ketua umum," ujar dia.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti melalui akun twitter resminya juga mengatakan hoaks jika dirinya sebagai Ketua Umum PHI.
"Dear all, hari ini beredar HOAX tentang saya akan deklarasi Partai Humanis. Mohon tidak dipercaya. Terimakasih," begitu cuitan di akun twitter @susipudjiastuti, Sabtu (19/12/2020).
(Baca juga : Jika Puan Capres, Tokoh-tokoh Ini yang Cocok Jadi Cawapresnya )
Ibrahim melanjutkan, apa yang dikatakan Susi Pudjiastuti memang benar hoaks alias tidak benar. "Kalau Ibu Susi Pudjiastuti mengatakan hoaks, memang betul. Kami nanti akan sowan ke beliau untuk memohon bisa menakhodai PHI," tuturnya.
Sejauh ini, kata dia, PHI memiliki 22 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). "DPW sampai hari ini ada 22. Ada di Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, NTB, NTT, dan kota lainnya," klaim Ibrahim.
(Baca juga : Peluang di 2024, Demokrat Disarankan Duetkan AHY dengan Tokoh Non Jawa )
Menyoal ketertarikannya kepada Susi Pudjiastuti, PHI berharap dia dapat menerima tawaran tersebut. Ibrahim menjelaskan, alasan PHI berminat meminang Susi Pudjiastuti sebagai Ketua Umum lantaran sosok wanita yang berprestasi. "Karena dia seorang ibu. Dia sosok yang berprestasi, humanis, dan hebat," ucap dia.
Pihak PHI akan merekrut anggota dari penyandang disabilitas dan mantan nara pidana. "Kami akan menerima anggota dari disabilitas dan mantan nara pidana," kata Ibrahim.
(Baca juga : Murka Dihina Vagina, Conor McGregor Tolak Uang Jake Paul Rp700 M )
Sebabnya, menurut dia, hal tersebut merepresentasikan visi-misi PHI. "Yaitu menerima penyandang disabilitas dan mantan nara pidana yang dipadang sebelah mata. Kami ingin menaikan derajat mereka," jelasnya.
Meski begitu, Ibrahim mengaku belum mendaftarkan PHI ke pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Ya, target kami akan mendaftarkan dulu ke Kemenkum HAM. Untuk anggotanya belum ada. Sudah tentu kami akan menjangkau sebanyak-banyaknya," tutup dia.
(Baca juga: Risma dan Susi Pudjiastuti Masuk Kabinet Reshuffle, Cocok?)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Humanis Indonesia, Ibrahim Sunedh, mengklarifikasi ihwal tersebut. Dia mengatakan, terjadi miskomunikasi perihal informasi itu.
(Baca juga: Jika Ini Terjadi, Susi Pudjiastuti, Gatot, Din dkk Berpeluang Nyapres)
Dia menegaskan, Susi Pudjiastuti belum menjadi Ketua Umum Partai Humanis Indonesia (PHI). "Bahwa telah viral ibu Susi ketua umum Partai Humanis Indonesia. Sebetulnya beliau (Susi Pudjiastuti) belum ketua PHI," jelas Ibrahim dalam siaran pers, Minggu (20/12/2020).
"Ibu Susi Pudjiastuti pun bukan deklarator. PHI akan deklarasi dan minta kesepakatan ketua-ketua wilayah untuk menyatakan dukungan dan tanda tangan," lanjutnya.
(Baca juga : Pergerakan Penumpang Pesawat Catat Rekor di 17 Desember, Efek Rapid Test Antigen? )
Jika sudah disepakati semuanya, kata Ibrahim, pihaknya bakal menemui langsung Susi Pudjiastuti. "Selanjutnya kami akan meminang Ibu Susi Pudjiastuti menjadi ketua umum," ujar dia.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti melalui akun twitter resminya juga mengatakan hoaks jika dirinya sebagai Ketua Umum PHI.
"Dear all, hari ini beredar HOAX tentang saya akan deklarasi Partai Humanis. Mohon tidak dipercaya. Terimakasih," begitu cuitan di akun twitter @susipudjiastuti, Sabtu (19/12/2020).
(Baca juga : Jika Puan Capres, Tokoh-tokoh Ini yang Cocok Jadi Cawapresnya )
Ibrahim melanjutkan, apa yang dikatakan Susi Pudjiastuti memang benar hoaks alias tidak benar. "Kalau Ibu Susi Pudjiastuti mengatakan hoaks, memang betul. Kami nanti akan sowan ke beliau untuk memohon bisa menakhodai PHI," tuturnya.
Sejauh ini, kata dia, PHI memiliki 22 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). "DPW sampai hari ini ada 22. Ada di Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, NTB, NTT, dan kota lainnya," klaim Ibrahim.
(Baca juga : Peluang di 2024, Demokrat Disarankan Duetkan AHY dengan Tokoh Non Jawa )
Menyoal ketertarikannya kepada Susi Pudjiastuti, PHI berharap dia dapat menerima tawaran tersebut. Ibrahim menjelaskan, alasan PHI berminat meminang Susi Pudjiastuti sebagai Ketua Umum lantaran sosok wanita yang berprestasi. "Karena dia seorang ibu. Dia sosok yang berprestasi, humanis, dan hebat," ucap dia.
Pihak PHI akan merekrut anggota dari penyandang disabilitas dan mantan nara pidana. "Kami akan menerima anggota dari disabilitas dan mantan nara pidana," kata Ibrahim.
(Baca juga : Murka Dihina Vagina, Conor McGregor Tolak Uang Jake Paul Rp700 M )
Sebabnya, menurut dia, hal tersebut merepresentasikan visi-misi PHI. "Yaitu menerima penyandang disabilitas dan mantan nara pidana yang dipadang sebelah mata. Kami ingin menaikan derajat mereka," jelasnya.
Meski begitu, Ibrahim mengaku belum mendaftarkan PHI ke pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Ya, target kami akan mendaftarkan dulu ke Kemenkum HAM. Untuk anggotanya belum ada. Sudah tentu kami akan menjangkau sebanyak-banyaknya," tutup dia.
(maf)
Lihat Juga :
