Komitmen Kejagung Jaga Netralitas di Pilkada 2020 Diapresiasi

JAKARTA - Langkah tegas Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 atau memastikan netralitas aparatnya diapresiasi oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf.

(Baca juga: Selamatkan Keuangan Negara, Publik Sebut Kinerja Kejagung Memuaskan)

"Hemat saya sudah sangat jelas pesan (Jaksa Agung) itu, bahwa Kejaksaan harus netral sebagai PNS apa lagi sebagai penegak hukum, sudah sangat, jelas, tegas, tidak ada suatu keraguan bahwa itu memang harus benar-benar netral," ujar Asep, Senin (14/12/2020).

Dia menuturkan, jika menemukan adanya Jaksa yang terlibat kampanye atau mengarahkan untuk memilih salah satu calon, harus dihukum lebih berat. (Baca juga: Mendagri Apresiasi Terobosan di Pilkada, Salah Satunya Sistem Jam Kedatangan)

"Bagaimanapun juga penegak hukum itu memang dalam bahasa hukum ada pemberatan, kalau ada pelanggaran itu, ketimbang orang biasa yang bukan penegak hukum, karena dia mengemban kepercayanan, lakukan tindakan betul-betul objektif," tuturnya.

Dia menilai, Kejagung perlu melakukan pendekatan dalam penyelesaian perkara. Salah satunya dengan pengkualifikasiaan jenis pelanggaran pemilu tersebut, tidak menghukum dengan sama rata. Jika pelanggaran dikategorikan berat harus diberikan tindakan tegas, tetapi kalau pelanggaran ringan cukup dikasih teguran.

"Dibuat kualifikasi-kualifikasi pelanggarnya, kalau kualifikasinya memang sangat serius itu memang harus ada tindakan, tapi kalau tidak memang hanya teguran tertulis saja, sehingga tidak di sama ratakan semua perbuatanya," imbuhnya.

Dia melanjutkan, di lapangan ada keterlibatan aparatur sipil negara yang bersifat sengaja yang dapat merugikan pasangan calon lain. "Benar-benar ini tindakan hukum yang tegas, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat kalau ada ASN yang memang bertindak secara inisiatif sendiri, direncanakan dan punya efek yang dia dukung," ungkapnya.

Namun kata Asep, ada juga ASN yang tidak tahu atau tidak sengaja ikut melakukan kampanye sebab tugasnya melekat pada pejabat yang sedang mencalonkan diri.

"Misal ada ASN tidak tahu menahu karena dia terikat pada jabatan, melekat pada tugas yang melekat pada incumbent kaya gitu kan tidak bisa dielakan, kalau gitu kan dia tidak punya salah, tapikan di lapangan dia seolah ada keberpihakan ada ketidak netralan, maka harus dilakukan pengkualifikasiaan," pungkasnya.

Sekadar diketahui sebelumnya, Kejagung bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) konsisten mengawal Pilkada serentak 2020.

Salah satunya dengan menangani berbagai kasus terkait dugaan pelanggaran pemilu serta komitmen untuk menjaga netralitas aparat kejaksaan yang bertugas di Sentra Gakkumdu.

Selama pelaksanaan Pilkada, Kejaksaan Agung telah memproses 94 perkara pelanggaran Pilkada, Pelanggaran itu kini ditangani 26 Kejaksaaan Tinggi (Kejati) dengan beragam kasus. Pihak Kejagung memastikan terus memproses tindak pidana pemilihan tersebut.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Sunarta meminta agar aparat Kejaksaan yang bertugas di Sentra Gakkumdu untuk bersikap netral, independen dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang tidak memihak. Selain itu, dia mengingatkan agar jajaran Kejaksaan tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Maka itu, dia meminta agar aparat Kejaksaan dapat bahu-membahu dan solid dengan instansi lainnya di Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi gerakan seperti politik uang, penyebaran berita hoaks untuk menjatuhkan lawan dan pendayagunaan birokrasi.