IPW: Penuntasan Kasus FPI Jadi Pertimbangan Presiden Tentukan Calon Kapolri
Senin, 14 Desember 2020 - 14:26 WIB
loading...
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya menggunakan masker. Foto/SINDOnews/YULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta kepolisan dapat mengusut secara tuntas adanya bom molotov di Jakarta dan Makassar. Utamanya apakah hal ini berkaitan dengan massa pendukung Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab atau tidak.
"Apakah Pelemparan molotov kali ini ada kaitannya dengan para pendukung Rizieq, tentunya menjadi tugas polisi untuk mengusutnya," katanya saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Ditanyakan apakah kejadian akhir-akhir ini berkaitan dengan bursa kapolri, Neta menyebut bisa saja ada asumsi tersebut. Namun dia melihat bagaimana kepolisian menanganinya akan jadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis. (Baca juga: Pos Polisi AP Pettarani-Urip Sumoharjo Dilempar Bom Molotov )
"Bisa saja ada asumsi seperti itu. Yang jelas semua peristiwa Kamtibmas yang ada tentu menjadi penilaian presiden," ujarnya.
Neta mengatakan bahwa semua kasus yang terjadi belakangan akan berpengaruh naiknya turunnya elektabilitas para calon Kapolri di depan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat Presiden Jokowi merupakan pemilik hak prerogatif dalam memilih kapolri.
"Apakah Pelemparan molotov kali ini ada kaitannya dengan para pendukung Rizieq, tentunya menjadi tugas polisi untuk mengusutnya," katanya saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Ditanyakan apakah kejadian akhir-akhir ini berkaitan dengan bursa kapolri, Neta menyebut bisa saja ada asumsi tersebut. Namun dia melihat bagaimana kepolisian menanganinya akan jadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis. (Baca juga: Pos Polisi AP Pettarani-Urip Sumoharjo Dilempar Bom Molotov )
"Bisa saja ada asumsi seperti itu. Yang jelas semua peristiwa Kamtibmas yang ada tentu menjadi penilaian presiden," ujarnya.
Neta mengatakan bahwa semua kasus yang terjadi belakangan akan berpengaruh naiknya turunnya elektabilitas para calon Kapolri di depan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat Presiden Jokowi merupakan pemilik hak prerogatif dalam memilih kapolri.
Lihat Juga :
