Vaksin COVID-19 Tiba, DPR Minta Pemerintah Komunikasi dengan Ormas dan Tokoh
Selasa, 08 Desember 2020 - 05:47 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melkiades Laka Lena merespons positif kedatangan vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal China pada Minggu (6/12) malam kemarin. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR , Melkiades Laka Lena merespons positif kedatangan vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal China pada Minggu (6/12) malam kemarin. Hal ini menjadi pertanda program vaksin dan vaksinasi sebentar lagi berjalan di Tanah Air. Tentu pihaknya mengapresiasi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Kami memberi apresiasi kepada pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah pimpinan Menko Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto berhasil mendatangkan vaksin sesuai ketentuan dan aturan baik dari WHO dan BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ujara Melki kepada wartawan, Senin (7/12/2020). (Baca juga: Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia, Doni: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan)
Melki mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Menkes, Terawan Agus Putranto dan segenap jajarannya sampai ke pelosok Nusantara sebagai pelaksana program vaksin dan BPOM RI melalui Kepala BPOM, Penny Lukito dan jajarannya sebagai otoritas yang menjamin keamanan dan efisien vaksin yang diedarkan.
“Perlu lebih aktif lagi lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar di lapangan,” jelasnya.
Terkait isu halal dan berbagai catatan lainnya yg berkembang di masyarakat, kata Melki, hal itu perlu disikapi dengan melibatkan para tokoh agama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah, para ahli vaksin dan para tokoh masyarakat.
“Sehingga penjelasan tentang berbagai catatan kritis bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat,” terang Melki.
Kemudian, dia menjelaskan, penentuan penerima vaksin pada tahap awal dan tata cara vaksinasi setelah dibahas dan diputuskan oleh pemerintah pusat melalui KPC-PEN dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, perlu disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat dan dipersiapkan secara matang melibatkan berbagai pihak terkait di lapangan tenaga kesehatan, TNI-Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
“Tahap awal pelaksanaan vaksin menjadi penentu sehingga harus dipersiapkan secara baik dan detail baik kategori penerima dan daerah penerima,” imbuhnya.
Melki menambahkan pelaksanaan vaksinasi tetap tidak boleh mengurangi kepatuhan dan disiplin semua pihak menjalankan protokol kesehatan. (Baca juga:1,2 Juta Dosis Vaksin Dikantong, Pemerintah Jamin Hanya Edarkan Jika Terbukti Aman)
“Pencegahan dan penanganan COVID-19 harus tetap mengutamakan konsistensi masyarakat, para pemimpin dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan 3M dan 3T selain vaksinasi yang dilakukan pada tahap awal untuk kategori dan daerah tertentu,” pungkas politikus Partai Golkar ini.
“Kami memberi apresiasi kepada pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah pimpinan Menko Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto berhasil mendatangkan vaksin sesuai ketentuan dan aturan baik dari WHO dan BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ujara Melki kepada wartawan, Senin (7/12/2020). (Baca juga: Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia, Doni: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan)
Melki mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Menkes, Terawan Agus Putranto dan segenap jajarannya sampai ke pelosok Nusantara sebagai pelaksana program vaksin dan BPOM RI melalui Kepala BPOM, Penny Lukito dan jajarannya sebagai otoritas yang menjamin keamanan dan efisien vaksin yang diedarkan.
“Perlu lebih aktif lagi lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar di lapangan,” jelasnya.
Terkait isu halal dan berbagai catatan lainnya yg berkembang di masyarakat, kata Melki, hal itu perlu disikapi dengan melibatkan para tokoh agama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah, para ahli vaksin dan para tokoh masyarakat.
“Sehingga penjelasan tentang berbagai catatan kritis bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat,” terang Melki.
Kemudian, dia menjelaskan, penentuan penerima vaksin pada tahap awal dan tata cara vaksinasi setelah dibahas dan diputuskan oleh pemerintah pusat melalui KPC-PEN dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, perlu disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat dan dipersiapkan secara matang melibatkan berbagai pihak terkait di lapangan tenaga kesehatan, TNI-Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
“Tahap awal pelaksanaan vaksin menjadi penentu sehingga harus dipersiapkan secara baik dan detail baik kategori penerima dan daerah penerima,” imbuhnya.
Melki menambahkan pelaksanaan vaksinasi tetap tidak boleh mengurangi kepatuhan dan disiplin semua pihak menjalankan protokol kesehatan. (Baca juga:1,2 Juta Dosis Vaksin Dikantong, Pemerintah Jamin Hanya Edarkan Jika Terbukti Aman)
“Pencegahan dan penanganan COVID-19 harus tetap mengutamakan konsistensi masyarakat, para pemimpin dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan 3M dan 3T selain vaksinasi yang dilakukan pada tahap awal untuk kategori dan daerah tertentu,” pungkas politikus Partai Golkar ini.
(kri)
Lihat Juga :
